ICGE Dukung Wajib Belajar 16 Tahun di Padang Panjang

INILAH, Padang Panjang - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mengharapkan konferensi pendidikan global atau International Conference on Global Education (ICGE) yang dilaksanakan di daerah itu dapat melahirkan saran untuk mendukung terlaksananya wajib belajar 16 tahun.

"Wajib belajar 16 tahun ini cita-cita yang coba diwujudkan Padang Panjang. Kami berharap ICGE dapat memberikan saran bagi pemerintah untuk mewujudkannya," kata Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran usai pembukaan ICGE di kampus ISI Padang Panjang, Senin (1/7/2019).

Di samping itu, konferensi yang dihadiri para akademisi dari dalam dan luar Indonesia itu diharapkan juga dapat mendorong memasyarakatkan semangat belajar sepanjang hayat.

International Conference on Global Education (ICGE) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Eka Sakti Padang dan Universiti Kebangsaan Malaysia membahas langkah yang perlu diterapkan untuk memajukan dunia pendidikan.

Fadly menerangkan dalam upaya mendukung wajib belajar 16 tahun, pemerintah daerah setempat sudah membantu pendidikan sekitar 200 anak lulusan SMA ke jenjang perguruan tinggi melalui beasiswa.

"Sekitar satu per tiga lulusan SMA sudah kami beasiswa namun kami masih perlukan masukan untuk mewujudkan wajib belajar 16 tahun. Pendidikan itu usaha bersama," ujarnya.

Di samping beasiswa, usaha lain untuk memajukan pendidikan di Padang Panjang yaitu dengan menyediakan aplikasi Smart Education dan layanan untuk memantau kemajuan pelaksanaan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Padang Panjang Desmon menambahkan pemerintah setempat melakukan pendekatan dengan sejumlah perguruan tinggi untuk membantu lulusan SMA setempat memperoleh pendidikan tinggi di kampus terbaik.

"Kami sudah lakukan pendekatan dengan Politeknik Negeri Padang, ISI Padang Panjang. Sekarang sedang proses seleksi untuk lima anak berkuliah di Universitas Arizona," katanya.

Ia menilai para orang tua dan anak di daerah itu sudah menunjukkan keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi namun kendalanya terbatas dana.

"Kami coba manfaatkan APBD, sekitar 10 persen saja dari pendapatan asli daerah (PAD) yang Rp80 miliar itu sudah sangat membantu anak-anak dari keluarga dengan ekonomi terbatas dan anak-anak berprestasi," jelasnya. (Antara)