Imbas Keracunan 18 Siswa SDN Garuda, SPPG Panyandaan Disuspend dan SLHS Dicabut

INILAHKORAN.ID - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panyandaan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini berhenti beroperasi sementara waktu setelah resmi dikenai sanksi suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kebijakan itu diambil menyusul insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa belasan siswa SDN Garuda, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua. 

Tak hanya dihentikan sementara, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapur penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis tersebut juga telah dicabut oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat bersama Satgas MBG KBB usai ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang harus segera diperbaiki.

Ketua Satgas MBG KBB Fauzan Azima membenarkan suspend dan pencabutan sertifikat dilakukan karena hasil pemeriksaan di lokasi menunjukkan masih banyak aspek yang belum memenuhi standar kelayakan, baik yang bersifat perbaikan besar maupun kecil. 

Dia menjelaskan, keputusan apakah dapur tersebut boleh kembali beroperasi sepenuhnya berada dalam kewenangan Badan Gizi Nasional, dan hanya akan dipertimbangkan setelah seluruh catatan perbaikan dipenuhi secara tuntas. 

"Pencabutan SLHS menjadi bagian dari langkah penanganan terhadap persoalan kelayakan higiene dan sanitasi di dapur penyedia makanan program MBG," kata Fauzan, Selasa (13/10/2026). 

"Kalau belum diperbaiki, itu sudah menjadi kewenangan BGN. Tutup atau tidaknya dapur SPPG merupakan ranah BGN," ucapnya.

Sementara itu, penyebab pasti dugaan keracunan yang menimpa 18 siswa SDN Garuda belum dapat dipastikan. Pihak Satgas masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dari dapur SPPG Panyandaan untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut. 

Insiden tersebut dilaporkan terjadi dalam dua hari berturut-turut, yakni pada Selasa hingga Rabu, 29–30 September 2026.

Kepala SDN Garuda, Apud Sukirman mengatakan, pada hari pertama sebanyak 10 siswa mengeluh sakit, dan sehari berikutnya bertambah delapan siswa lain dengan gejala serupa. 

Karena itu, masyarakat dan orang tua siswa yang merasa terdampak dipersilakan menyampaikan laporan langsung kepada Badan Gizi Nasional agar proses penelusuran dan evaluasi program dapat berjalan lebih cepat dan akurat. 

"Intinya, kami masih menunggu hasil laboratorium. Setelah itu, baru ada pertimbangan lebih lanjut. Masyarakat sekarang sudah bisa melaporkan ke BGN," pungkasnya.