Ini Pesan Wagub Jabar Terkait Aksi 212

INILAH, Bandung- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dalam menyikapi aksi reuni 212 di Jakarta, Minggu (2/12) nanti.

Uu mengatakan masyarakat berhak memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi aksi 212 ini. Karena itu, pihaknya tidak akan melarang warga Jawa Barat untuk menghadiri acara tersebut.

"Yang akan hadir, itu hak mereka. Kami selaku pimpinan daerah tak bisa melarang," ujar Uu, Jumat (30/11).

Hanya saja, dia meminta bisa saling menghargai hak masing-masing. Sekalipun ada warga yang tidak mendukung aksi itu, dia sampaikan, jangan menyalahkan pihak yang datang dan mendukung.

"Bagi mereka yang ikut, jangan ada anggapan bahwa yang ikut adalah kelompok yang paling bela agama, sedangkan yang tidak ikut yang tidak bela agama," kata dia.

Sebab, lanjut dia, pihak yang mendukung aksi 212 maupun tidak, memiliki alasan masing-masing yang harus dihormati.

"Bela agama shirod-nya macam-macam. Asalkan tujuannya izul Islam wal muislmimin. Bagi yang tidak hadir kali ini, sekali pun mereka hadir saat 212 pertama, jangan dianggap tidak membela kebaikan," jelasnya.

Terlebih, Uu mengaku keluarga besar pesantrennya pernah mendukung aksi 212 pertama.

"Keluarga pondok pesantren Miftahul Huda hadir, bahkan KH Abdul Aziz Affandi juga hadir. Memberikan bantuan dengan 15 ambulan, belasan dokter dan puluhan perawat, dengan tujuan kemanusiaan," papar dia.

Dia kembali mengingatkan kepada masyarakat, jangan menjadikan aksi reuni 212 ini sebagai provokasi untuk memecah belah masyarakat.
"Tolong jangan dijadikan sarana dan alat untuk mengelompokkan warga antara yang ikut dengan yang tidak," katanya.

Disinggung apakah reuni 212 ini bermuatan politis, Uu tidak menampiknya meski pun tidak juga membenarkan. Terlebih, saat ini semakin mendekati pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

"Memang ini tidak tertutup kemungkinan ada tujuan politis. Tapi bagi orang yang menafsirkan berbeda-beda, sah-sah saja. Tapi saya sebagai kepala daerah, politisi, saya enggak bisa melarang. Cuma jangan saling mengejek, menyalahkan," pungkasnya.