Ini Plus Minus Dampak Efisiensi Pemerintah Bagi Investasi, Menurut DPMPTSP Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat menegaskan pasti akan turut melakukan efisiensi anggaran, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025.

Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastini mengatakan, efisiensi untuk sektor investasi secara umum layaknya dua mata pisau.

Diakuinya, efisiensi memiliki dampak plus dan minus bagi investasi. Plusnya, dari efisiensi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, akan memberi nilai tambah.

"Kalau dari sisi investasi dengan efisiensi, sebenarnya secara langsung kami berusaha untuk tidak ada pengaruhnya. Sekarang dengan adanya efisiensi ke infrastruktur ini akan mendorong potensi lebih baik lagi, karena infrastruktur yang baik akan menambah nilai value ketertarikan investasi," ujar Nining di Kota Bandung baru-baru ini.

Minusnya, efisiensi memaksa DPMPTSP harus mencari modal di luar APBD untuk bisa melakukan promosi, menawarkan potensi Jabar kepada investor.

"Lebih kepada promosi dan mendorong sebagainya, dan ini kami lebih berusaha kepada mencari pendanaan dari luar APBD, agar kami bisa tetap mempromosikan dan menyampaikan potensi daerah baik dari dalam dan luar negeri dengan keterbatasan yang ada," ucapnya.

Meski begitu Nining menjelaskan, efisiensi ini baru sebatas perhitungan dan belum dilakukan sepenuhnya. Sehingga, pada tahun ini pengurangan anggaran belum terjadi karena masih menunggu keputusan dari pucuk pimpinan. 

"Sebenarnya APBD sudah jalan dan sudah ditetapkan, jadi efisiensi yang sekarang ramai itu masih dalam proses tag (penandaan) belum di eksekusi, artinya bahwa kalau di efisien kan sekian akan pengaruh atau tidak," ungkapnya.

Beberapa anggaran yang pasti akan berkurang di lingkungan DPMPTSP Jabar yaitu, perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan beberapa hal lainnya. Namun, ia memastikan efisiensi ini tidak akan mengurangi pelayanan publik. 

Adapun pada tahun ini DPMPTSP Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi tunjangan dari APBD 60 miliar, di mana 47 miliar digunakan gaji bulanan pegawai, kemudian operasional kantor dan sisanya aktivitas kedinasan. Hanya saja pengurangan dari efisiensi ini, Nining belum mengetahui seberapa besarannya. 

"Ini belum bisa diputuskan karena masih dihitung jadi belum diketahui secara pasti karena belum tetap. Belum ada (angka)," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat menargetkan efisiensi APBB pada 2025 mencapai Rp4 triliun. Sejumlah pos anggaran nantinya akan dikurangi dan dialihkan ke beberapa program yang berdampak ke masyarakat. 

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan data sementara, kemungkinan efisiensi mencapai Rp4 triliun. 

"Efisiensi itu nilainya kisaran Rp2-4 triliun mungkin kelihatannya akan ke Rp4 triliun efisiensi itu kan di alokasikan ke bidang yang lebih berdampak kepada masyarakat," kata dia.

Salah satu yang mungkin dialihkan yaitu anggaran perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Hanya saja, ia meminta, pengurangan ini tidak dipukul rata, harus lebih selektif. 

"Yang pasti perjalanan dinas, program-program jadi kami minta kepada seluruh kepala dinas jangan pukul rata jangan pukul rata misalnya 70 persen SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), ya jangan seperti itu, lihat lagi detail program-program apa yang misalnya bisa di stop tapi jadi jangan pukul rata," tandasnya. (Yuliantono)