Ini Respon Komunitas Bobotoh Soal Kerusuhan di Laga Persib vs Persija

INILAHKORAN, Bandung - Berbagai komunitas Bobotoh akhirnya memberikan respon soal kerusuhan yang terjadi di laga Persib vs Persija di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, 23 September 2024 kemarin.

Melalui rilis yang diterima inilahkoran.id, komunitas Bobotoh ini memastikan tidak menghendaki berbagai bentuk kekerasan seperti yang terjadi usai laga Persib vs Persija.

“Selain menimbulkan korban luka dari pihak match steward, aksi kekerasan memang tak bisa ditolerir. Hal itu membuat proses mengurai akar persoalan menjadi terdistorsi hal yang tidak perlu,” tulisnya, Rabu 25 September 2024.

Dalam rilis itu dituliskan juga bahwa selama lima pertandingan yang telah dilalui musim ini, Persib Bandung tidak mendapatkan sanksi. Ini membuktikan bahwa Bobotoh pada umumnya dan komunitas Bobotoh pada khususnya sangat bisa kooperatif dengan regulasi hingga membuat suasana pertandingan yang kondusif. 

“Insiden kekerasan dan pelecehan seksual usai pertandingan melawan Port FC yang direspons dengan tidak memuaskan (di satu sisi cepat merespons saat Bobotoh dianggap bersalah, tapi bertele-tele ketika dugaan pelakunya adalah bagian dari manajemen), sehingga memaksa komunitas Bobotoh turun ke jalan sekadar untuk didengarkan, membuat pencapaian dalam 5 laga awal tadi itu menjadi tercoreng dan akhirnya berbuntut panjang,” sambungnya.

Karena itu, disebutkan bahwa eskalasi persoalan mesti segera dihentikan lantaran hal ini terjadi bukan antara Bobotoh dengan pemain atau match steward, melainkan sikap manajemen yang dari waktu ke waktu semakin tertutup dari berbagai kritik maupun aspirasi para Bobotoh. 

Mereka menilai manajemen Persib Bandung seperti tidak mengenali Bobotohnya sendiri dan sebaliknya Bobotoh merasa bahwa klub ini bukan seperti yang mereka kenal sebelumnya.

“Menghendaki penuntasan kasus-kasus kekerasan (baik yang terjadi usai laga Persib vs Persija atau usai laga Persib vs Port FC maupun Tragedi 17 Juni 2022 di GBLA) mutlak ditindaklanjuti oleh keterbukaan dalam berkomunikasi dengan cara yang egaliter dan tidak mengedepankan bahasa kekuasaan. Tanpa hal itu, akumulasi persoalan akan terus berlangsung dan kita akan terjebak dalam siklus persoalan yang sama terus menerus,” tulisnya mengakhiri. ***