Inilah Sejumlah PR Besar Jabar pada 2024

INILAHKORAN, Bandung - Tak sedikit pembangunan yang telah dilakukan Pemprov Jabar pada 2023 silam persis di tahun pamungkas RPJMD 2018-2023 di bawah komando Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Uu Ruzhanul Ulum. Namun, tak sedikit pula PR besar Jabar yang harus dirampungkan setidaknya pada 2024 sekarang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan mengungkapkan, sejumlah PR besar Jabar tengah menanti untuk diakselerasi. Minimal, merampungkan yang belum tuntas dari RPJMD 2018-2023.

Di antara PR besar Jabar itu diakui Iendra alah satunya pembangunan infrastruktur moda transportasi publik Light Rail Transit (LRT). Selain itu, pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka, optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, hingga mendorong pembangunan jalan tol Getaci.

Untuk itu, Iendra berharap ada progres signifikan dapat dilakukan pada 2024 ini akan sejumlah PR besar Jabar tersebut meski target operasionalnya masih beberapa tahun ke depan. 

Melalui acara Bewara Jawa Barat (BEJA) Volume 1 yang dilaksanakan di Gedung Sate, Selasa 9 Januari 2024 bertajuk Kaleidoskop Pembangunan dan Investasi Jabar 2023 dan Outlook 2024, dapat menjadi katalisator bersama baik pemerintah maupun masyarakat bahu-membahu mengakselerasi pembangunan.

"2024, melanjutkan apa yang sudah digagas tahun sebelumnya. Pak Pj Gubernur (Bey Machmudin) mendorong diselesaikan. Satu LRT, diharapkan 2024 sudah mulai perencanaan yang lebih matang. Kedua, TPPAS Legok Nangka, ketiga BIJB yang sudah didukung Pak Presiden (Joko Widodo). Kemudian yang menjadi monumental adalah mendorong percepatan pembangunan tol dari Gedebage ke Garut, tahap 1," ujarnya usai kegiatan BEJA.

Tidak hanya itu, alokasi anggaran yang telah dititipkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) dari APBD murni 2024 juga dapat mendorong, membantu mengakselerasi PR Jawa Barat tersebut khususnya optimalisasi BIJB, melalui program masing-masing.

Harapannya, BIJB Kertajati yang menjadi kebanggaan Jawa Barat ini dapat segera berkembang, menyusul bandara besar lainnya seperti Soekarno-Hatta Cengkareng, Kualanamu Medan dan Juanda Surabaya.

"Kita ada anggaran untuk mengoptimalkan. Ada di Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, KUK, Perindustrian juga DPMPTSP untuk mengoptimalkan BIJB ini. Tentunya bekerjasama dengan Angkasa Pura 2, kemudian maskapai dan segala macam," ucapnya.

Sementara mengenai rencana pembangunan 144 unit sekolah baru, Iendra menjelaskan perlu ada kolaborasi dan sinergitas bersama pemerintah kabupaten/kota dalam mengakselerasi. Total ada 128 kecamatan di 27 kabupaten/kota, yang hanya memiliki salah satu antara SMA atau SMK. Serta ada 16 kecamatan yang tidak memiliki sama sekali baik SMA atau SMK.

"Dimana saja? Di Ciamis ada tiga kecamatan, Garut satu kecamatan, Kuningan agak banyak. Kemudian Purwakarta dan Sumedang. Nah itu yang tidak ada SMA atau SMK baik negeri maupun swasta. Kita akan fokus yang di 16 kecamatan itu. Kedua menyelesaikan atau membenahi SMA/SMK yang sudah terbangun tapi di lahan orang lain. Ini yang kita dorong," paparnya.

Dia melanjutkan, terdekat akan membangun enam SMA, SMK dan SLB negeri secara bertahap, dimana pada 2024 digelontorkan anggaran sebesar Rp11,48 miliar. Pihaknya juga telah meminta Disperkim untuk membuat prototype desain sekolah dan daerah tinggal menyesuaikan detail engineering design (DED).

"Sehingga ke depan akan lebih optimal, tertata dan lebih baik," harapnya.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani mengungkapkan pihaknya kini tengah berfokus bagaimana lulusan SMA/SMK dapat terserap oleh industri yang dibangun investor di Jawa Barat.

Salah satu strateginya adalah, bagaimana menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri pada saat ini. Sehingga diharapkan para lulusan dapat segera mendapatkan pekerjaan.

"Ada dua hal yang mungkin bisa kita lakukan, eksisting sekarang perlu penyesuaian untuk kebutuhan industri yang ada sekarang. Setelah kami komunikasikan dengan Disdik, lebih banyak lulusan SMA/SMK yang sifatnya administratif. Kita ingin di shifting untuk bisa memenuhi kebutuhan SDM yang mampu untuk kerja dalam sektor hi-tech," imbuhnya.

Selanjutnya pembangunan sekolah baru yang direncanakan, baik oleh pemerintah maupun nantinya oleh swasta, juga diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Mengingat mayoritas industri di Jabar saat ini tidak lagi berupa padat karya, maka dari itu harus disiasati agar peluang tersebut dapat terserap maksimal.

"Ini cara kami agar sekolah baru, lulusannya bisa dimanfaatkan, terutama untuk SMK. Posisinya kita bagaimana menyesuaikan diri kebutuhan industri yang masuk, disesuaikan lulusan kita. Kita mulai shifting, melihat, memetakan permasalahan yang ada. Kemudian kita kolaborasi dengan industri pada saat mereka kemudian mendirikan industri, kebutuhan SDM apa saja," tandasnya. (yuliantono)