SBY Minta Debat Pilpres 2024 Tidak Banyak Umbar Janji Muluk

Menjelang Debat Pilpres 2024 keempat dan kelima pada 14 Januari dan 4 Februari, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menyarankan agar setiap kandidat tidak banyak mengumbar janji.

SBY Minta Debat Pilpres 2024 Tidak Banyak Umbar Janji Muluk
SBY mengatakan, banyaknya janji muluk di Debat Pilpres 2024 seperti membangun puluhan kota itu berpotensi untuk tidak bisa diwujudkan karena terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) hingga ujung-ujungnya masyarakat memendam kekecewaan. (reza zurifwan)

INILAHKORAN, Bogor - Menjelang Debat Pilpres 2024 keempat dan kelima pada 14 Januari dan 4 Februari, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menyarankan agar setiap kandidat tidak banyak mengumbar janji.

SBY mengatakan, banyaknya janji muluk di Debat Pilpres 2024 seperti membangun puluhan kota itu berpotensi untuk tidak bisa diwujudkan karena terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) hingga ujung-ujungnya masyarakat memendam kekecewaan.

"Saya waktu ikut Pilpres 2004 dan 2009 tidak banyak berjanji, saya sarankan kepada Capres-Cawapres Pilpres 2024 untuk tidak banyak mengumbar janji terutama dalam Debat Pilpres 2024. Karena kalau banyak janji terutama terlalu muluk maka berpotensi tidak bisa ditepati," kata SBY di Cibinong Kabupaten Bogor, Selasa 9 Januari 2024.

Baca Juga : Polresta Bogor Kota Amankan Dua Selebgram Cantik yang Promosikan Situs Judi Online

SBY menuturkan, sebaiknya setiap rancangan program itu harus menghitung besar APBN dan juga grafik hutang negara, sebelum mengumbar janji-janji kepada masyarakat.

"Pilpres 2004, saya hanya berjanji mendamaikan konflik bersaudara di Nangro Aceh Daarussalaam dan itu berhasil hingga NKRI tetap tegak di Bumi Aceh. Sementara lima program kerja lainnya yaitu utang IMF, tuntutan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) atas Operasi di Timor-Timor embargo senjata, naiknya harga minyak dan teroris bisa kita tangani bersama," tuturnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu meminta masyarakat bisa menilai janji yang masuk akal dan janji mana yang tidak masuk akal.

Baca Juga : Cara Lain Atasi Jalur Maut, Pemkab Bogor Bakal Tutup Usaha Tambang Tanpa Izin

"Masyarakat harus bisa menilai janji Capres-Cawapres yang tidak masuk akal dan tidak memilihnya, kalau kami sudah terbukti janji kami terbukti seperti pengangkatan tenaga atau guru honorer menjadi PNS, kenaikan kesejahteraan ASN, TNI, Polisi dan masyarakat adalah keharusan, masyarakat tidak boleh susah," pintanya.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani