Iswara Dukung Kerja Sama Pemprov Jabar dan 86 Rumah Sakit

INILAHKORAN.ID - Kerja sama Pemprov Jabar dengan 86 rumah sakit untuk memperluas akses pengobatan bagi masyarakat mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara. 

Namun, skema pembagian anggaran antara Pemprov Jabar dan 27 pemerintah kabupaten/kota masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Iswara menilai, kemitraan dengan rumah sakit di Jawa Barat dan Jakarta tersebut menjadi terobosan, untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan, terutama bagi warga yang terkendala biaya pengobatan.

Melalui program ini, warga yang berdomisili di Jabar dapat mengakses pelayanan kesehatan kelas III di rumah sakit mitra, termasuk mereka yang tidak memiliki KTP Jawa Barat.

“Jadi, masyarakat Jawa Barat, selama dia berdomisili di Jawa Barat, bahkan yang tidak punya KTP Jawa Barat pun bisa berobat di fasilitas kelas 3, di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Barat maupun di DKI,” kata Iswara di Kota Bandung, Minggu (11/10/2026).

Meski mendukung program tersebut, Iswara mengakui pembagian beban pembiayaan antarpemerintah daerah belum ditetapkan secara definitif untuk tahun anggaran 2026.

Menurut dia, besaran kontribusi setiap daerah masih akan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan likuiditas dalam APBD masing-masing. Hal ini lantaran program tersebut merupakan langkah percepatan yang tidak direncanakan sejak awal penyusunan anggaran.

“Ya, sementara proporsinya masih kita sesuaikan dengan kebutuhan eh likuiditas yang ada di masing-masing APBD kabupaten/kota. Karena ini kan program, crash program ya, bukan program yang kita sepakati di awal,” tuturnya.

Untuk tahun ini, pembiayaan akan menggunakan anggaran yang sudah tersedia di masing-masing pemerintah daerah. Sebab itu, besaran persentase kontribusi Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota belum dapat ditentukan.

“Tapi untuk di 2026, kita akan menggunakan dana yang sudah teralokasi yang saat ini yang sudah ada. Jadi, belum bisa dipersentase kalau untuk 2026,” katanya.

Iswara menegaskan, DPRD Jabar mengapresiasi langkah pemerintah memperluas jangkauan layanan kesehatan tersebut. Adapun pembagian beban anggaran secara proporsional akan dibahas untuk pelaksanaan program pada 2027.

“Untuk 2027 baru akan kita proporsikan nanti,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan masyarakat yang tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan tetap berpeluang mendapatkan layanan medis, melalui jaringan 86 rumah sakit mitra Pemprov Jabar.

Program tersebut menyasar pasien yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan maupun skema jaminan kesehatan lainnya. Mereka tetap dapat memperoleh pelayanan dengan pembiayaan setara kelas III.