Iswara Optimistis Tatap 2026 Meski APBD Jabar Turun, 350 Program dan 1.305 Sub Kegiatan Siap Diakselerasi
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara tetap optimistis menatap 2026, meski APBD Jabar turun, buntut susutnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara tetap optimistis menatap 2026, meski APBD Jabar turun, buntut susutnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun.
Iswara mengatakan, semula volume APBD Jabar diproyeksikan sekitar Rp31 triliun. Namun seiring adanya kabar turunnya angka TKD dari Kementerian Keuangan, jumlahnya pun berubah.
Terakhir, dari hasil pembahasan antara Pemprov dan DPRD Jabar, ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, APBD Jabar sebesar Rp29,1 triliun.
"Alhamdulillah. Pak Gubernur, Pemprov dan DPRD sepakat tidak banyak program dan kegiatan yang dikurangi. Jadi program kegiatan, termasuk belanja modal tidak banyak berkurang," ujar Iswara dikutip Selasa 4 November 2025.
Supaya program dan kegiatan Pemprov Jabar dapat terealisasi sesuai rencana kata dia, belanja penunjang di 2026 dipangkas ekstrem.
"Yang berkurang banyak itu belanja administrasi umum, belanja perjalanan dinas, belanja makan minum, belanja pegawai-pegawai yang lain, kemudian ATK dan seterusnya, itu yang dikurangi," ucapnya.
Sehingga lanjut Iswara, 350 program kegiatan dan 1.305 sub-kegiatan yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS 2026 tidak berubah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026.
"Jadi Alhamdulillah, In Syaa Allah di dalam R-APBD 2026 nanti tetap ada sekitar 350 program kegiatan dan sekitar 1.305 sub-kegiatan. Jadi, tidak ada yang berkurang kalau kegiatannya. Tidak berkurang banyak. Yang berkurang itu di belanja-belanja penunjang," katanya.
Prioritasnya sambung Iswara, tetap berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Antaranya revitalisasi jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU) dan irigasi pada infrastruktur.
Kemudian pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru dan revitalisasi kelas untuk sektor pendidikan. Lalu pengembangan rumah sakit, pengadaan ambulans desa dan beasiswa untuk dokter spesialis di sektor kesehatan.
Tujuannya, agar human development index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar dapat terkatrol di 2026 mendatang.
"IPM itu kan pendidikan, kesehatan, daya beli dan infrastruktur. Ya itu yang paling prioritas. Itu yang paling besar anggarannya," terangnya.
Dalam KUA-PPAS 2026, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp6,3 triliun di sektor pendidikan. Lalu Rp4,01 triliun di infrastruktur dan Rp1,63 triliun pada sektor kesehatan.
Selain itu, Pemprov juga mengalokasikan Rp180,6 miliar untuk lingkungan hidup, Rp746,41 miliar di pembangunan desa dan sosial kemasyarakatan, Rp135,04 miliar untuk pangan dan pertanian.
Kemudian Rp245,57 miliar untuk perekonomian, Rp8,36 triliun pada belanja pegawai dan fixed cost, Rp6,23 triliun yang dialokasikan sebagai dana bagi hasil ke kabupaten/kota serta hibah dan terakhir belanja program lainnya sebesar Rp393,54 miliar.
Editor : Doni Ramdhani
