Jabar Kembali Pimpin Realisasi Investasi Nasional, Dedi Mulyadi Minta Iklim Usaha Harus Ramah dan Aman

INILAHKORAN, Bandung - Pada triwulan III 2025, Jabar kembali menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Menurut laporan realisasi investasi yang dirilis Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jumat 17 Oktober 2025, Jabar mencatatkan investasi sebesar Rp77,1 triliun, melampaui provinsi lain seperti DKI Jakarta Rp63,3 triliun, Sulawesi Tengah Rp33,4 triliun, Banten Rp30,8 triliun dan Jawa Timur Rp30,4 triliun.

Secara nasional, realisasi investasi triwulan III 2025 mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen pada year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Angka ini telah memenuhi 75,3 persen dari target nasional Rp1.905,6 triliun.

Realisasi investasi masih didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan porsi 56,9 persen atau Rp279,4 triliun, lebih tinggi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp212 triliun (43,1 persen).

Jabar juga menempati posisi puncak untuk PMDN dengan nilai Rp41,8 triliun (15 persen), disusul DKI Jakarta Rp40,8 triliun (14,6 persen) dan Kalimantan Timur Rp23,5 triliun (8,4 persen).

Sementara di sisi PMA, Jabar menjadi primadona dengan capaian USD 2,2 miliar (16,7 persen), diikuti Sulawesi Tengah USD 2 miliar (14,8 persen), DKI Jakarta USD 1,4 miliar (10,6 persen), Maluku Utara USD 1 miliar (7,3 persen) dan Banten USD 0,8 miliar (5,7 persen).

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah serta para pelaku industri yang telah bersinergi menjaga kepercayaan investor.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus merawat iklim investasi yang ramah dan aman, mulai dari percepatan perizinan hingga pembangunan infrastruktur.

“Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi? Ya, harus ramah. Bagaimana caranya ramah? Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah Provinsi saat ini sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengakui premanisme masih menjadi ancaman serius bagi dunia usaha. Ia akan menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja membuka layanan aduan cepat tanggap bagi perusahaan yang mengalami gangguan atau intimidasi.

“Pemerintah kerjanya gak boleh hanya mungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota itu harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor menjadi kunci agar Jabar terus menjadi lokomotif investasi nasional.