Jangan Jadikan WTP dan Sakip Sihir Meninabobokan Rakyat!

INILAH, Garut- DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut menyampaikan apresiasinya untuk Pemkab Garut yang meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men-PAN-RB) sebagai kabupaten terbaik di Jawa Barat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA)  2019.

Laskar Indonesia bahkan mendorong Pemkab Garut mempertahankan, dan meningkatkan prestasi tersebut lebih baik lagi.

Akan tetapi, Laskar Indonesia menyangsikan penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam tata kelola APBD itu. Pasalnya, tak berjalan lurus dengan realisasi pelaksanaan di lapangan maupun outcome dihasilkan.

Kesesuaian atau tidaknya pelaksanaan, serta pertanggungjawaban akan hasil dicapai dari perencanaan pembangunan TA 2019 itu masih akan diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, belum jelas, apakah ada temuan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang menyebabkan kerugian keuangan daerah akibat kurang volume, atau indikasi mangkrak, dan lainnya, atau tidak ?

“Kita tunggu saja hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerahnya nanti,” kata Ketua Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriyadi, Kamis (13/2/2020).

Dudi menyebutkan, sepengetahuannya, di 2019 itu, APBD Garut tak terserap cukup besar. Banyak proyek kegiatan terutama kegiatan fisik yang gagal direalisasi, bahkan di antaranya mangkrak.  Nilainya pun mencapai ratusan miliar rupiah. Kendati beberapa di antaranya juga terindikasi diam-diam terus dilanjutkan di awal 2020 ini.

“Apa perencanaan yang baik seperti itu ? Kalau pelaporan secara administratif mungkin bagus, tapi yang dibutuhkan masyarakat kan bukan catatan di atas kertas ? ” katanya.

Karenanya, ingat Dudi,  masyarakat Garut mesti memahami secara benar, dan cermat menyikapi soal pengelolaan APBD yang berlangsung selama ini. Mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga outcome, atau hasil yang hendak dicapai dari perencanaan bersangkutan. Apakah sesuai, atau tidak dengan harapan, dan kebutuhan masyarakat. Seberapa besar kemanfaatannya benar-benar dirasakan masyarakat.

Terlebih, lanjut Dudi,  salah satu fungsi APBD yakni dialokasikan untuk penciptaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah; serta didistribusikan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.

Sedangkan faktanya, tutur Dudi, sampai saat ini, angka IPM (indeks pembangunan manusia) penduduk Garut masih paling bawah di antara kabupaten/kota di Jawa Barat. Pengurangan angka kemiskinan, dan pengangguran di Garut nyaris tak beranjak. Angka kematian ibu melahirkan, dan bayi lahir masih tinggi.

Karena itu pula, lanjutnya, DPRD juga mestinya serius melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD tersebut. Bagaimanapun DPRD harus turut bertanggung jawab karena perencanaan APBD itu dibahas, dan dirumuskan eksekutif bersama DPRD.

“Jadi, para pemegang kebijkan, sebaiknya berhentilah menjadikan prestasi di atas kertas, seperti opini WTP (wajar tanpa pengecualian), dan nilai BB atas evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai alat sihir untuk meninabobokan rakyat ! Percuma semua itu dikejar kalau kenyataan rakyat yang mesti dilayaninya tak juga meningkat kesejahteraannnya,” kata Dudi.

Penghargaan dari Men-PAN-RB Tjahjo Kumo terhadap Pemkab Garut sebagai peraih predikat BB dalam hal pengelolaan APBD 2019 yang efektif, dan efisien se-Jawa Barat itu diterima Bupati Garut Rudy Gunawan di Batam pada Senin (10/2/2020).

Selain menyatakan kegembiraannya, usai menerima penghargaan tersebut, Rudy sempat menyebutkan, membaiknya perencanaan, dan penganggaran itu memerlukan adanya dukungan berupa pengawasan dari semua pihak, agar pelaksanaanya benar-benar tepat sasaran.

"Secara perencanaan, dan penganggaran sudah baik. Tinggal implementasi yang masih harus diawasi oleh semua pihak. Untuk itu, saya ajak masyarakat turut andil dalam pengawasan implementasi pembangunannya. Jangan ada lagi proyek yang pembangunannya asal – asalan !" ujarnya.(zainulmukhtar)