Jelang Lebaran 2026, Pemprov Jabar Andalkan GPM dan Opadi untuk Kendalikan Harga

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar mengandalkan dua program utama, yakni Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) sebagai instrumen pengendali harga bahan pokok menjelang Idulfitri 1447 H. 

Kedua program itu dinilai efektif menahan lonjakan harga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya permintaan saat musim Lebaran.

Setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok cenderung meningkat. Kondisi tersebut kerap memicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar.

Sejumlah komoditas seperti cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi hingga gula pasir tercatat menjadi penyumbang inflasi pada awal 2026. 

Untuk mencegah lonjakan harga yang lebih tinggi, Pemprov Jabar memperkuat berbagai langkah stabilisasi pasar melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan harga, pengawasan distribusi, hingga intervensi pasar secara langsung.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Nining Yuliastiani mengatakan, GPM dan Opadi menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam mengendalikan harga bahan pokok penting (bapokting) di masyarakat.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah digelar secara merata di berbagai daerah melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, lembaga vertikal, serta pemerintah kabupaten dan kota agar dampaknya terasa langsung di pasar.

"Pemprov Jabar dalam kaitan berupaya untuk bisa mengendalikan harga, walaupun sesuai dengan kapasitas, tetapi upaya ini paling tidak mengurangi pengeluaran mereka untuk komoditas bapokting ini," ujar Nining kepada INILAHKORAN.ID, Minggu 15 Maret 2026.

Selain GPM, pemerintah juga menjalankan program Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) yang memberikan subsidi langsung terhadap sejumlah komoditas strategis. Program ini telah dilaksanakan pada 10-14 Maret 2026 di seluruh 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh paket bahan pokok yang berisi tiga kilogram beras premium, satu liter minyak goreng premium, satu kilogram gula pasir, serta satu kilogram tepung terigu. Paket tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat cukup menebusnya dengan harga lebih murah.

"Sebanyak 94.391 paket, isinya beras, tepung terigu, minyak, gula semuanya premium dan itu menyasar Data Tunggal Sosial Ekonomi (DT-SEN), desil 2 dan 3 yang kita sasar," ucapnya.

Menurut Nining, nilai subsidi yang diberikan pemerintah mencapai sekitar 58 persen dari harga normal paket bahan pokok tersebut. Program ini secara khusus menyasar masyarakat dengan daya beli rendah agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan menjelang Lebaran.

Distribusi paket dilakukan melalui mekanisme verifikasi identitas menggunakan KTP untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi dari paket yang berharga Rp96.700, ditebus oleh masyarakat itu Rp40 ribu," katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemprov Jabar melalui Disperindag mengalokasikan anggaran sekitar Rp5,2 miliar guna menyubsidi harga paket bahan pokok dalam program Opadi.

Nining optimistis kombinasi berbagai intervensi pasar, mulai dari GPM, pasar murah hingga Opadi, mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mengendalikan laju inflasi di Jawa Barat selama periode Lebaran.

Apalagi kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga komoditas pangan.

"Maka upaya ini kami yakini bisa mengerem, paling tidak kita bisa mempersempit peningkatan inflasi. Ini upaya kami," ujarnya.

Melalui pelaksanaan GPM dan Opadi, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat menjelang Lebaran 2026.