Jelang Ramadan dan Lebaran, BI Jabar Soroti Distribusi Komoditas Pangan

INILAHKORAN.ID - Menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini, Bank Indonesia BI Jabar menyoroti pasokan komoditas pangan agar harga tetap terjangkau masyarakat.

“(Untuk pasokan dan distribusi) Kita tidak hanya bicara antarprovinsi, tapi juga intrakabupaten dan kota di Jabar. Jangan sampai daerah penghasil justru mengalami defisit,” kata Kepala BI Jabar Muhamad Nur usai Pasamoan Agung: High Level Meeting (HLM TPID-TP2DD) di Kuningan, Kamis 5 Februari 2026.

Secara umum, dari sisi ketahanan pangan neraca pangan Jabar saat ini masih berada dalam kondisi surplus. Namun, BI Jabar mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pasokan, terutama pada komoditas yang masih fluktuatif seperti telur ayam dan susu. 

Selain itu, distribusi pangan antarkabupaten dan kota juga menjadi perhatian agar tidak terjadi defisit di wilayah tertentu.

Forum Pasamoan Agung: High Level Meeting (HLM TPID-TP2DD) di Kuningan digelar BI Jabar beserta pemerintahan daerah dan instansi terkait memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah. 

Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan harga pangan yang terjangkau, pasokan yang aman, serta mendapatkan layanan publik yang makin mudah dan transparan. 

Pengendalian inflasi tak hanya berbicara angka, tetapi menyangkut daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha kecil. Berdasarkan evaluasi historis, tekanan inflasi pada periode Ramadan-Idulfitri cenderung meningkat, terutama pada komoditas pangan strategis seperti aneka cabai, bawang, daging dan telur. 

Untuk itu, penguatan langkah antisipatif perlu dilakukan lebih dini melalui kolaborasi lintas instansi dan pemerintahan daerah. 

Sepanjang awal 2026, inflasi Jabar terjaga diawali dengan deflasi seiring normalisasi permintaan dan mulai masuknya masa panen. Kondisi itu menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga ke depan, dengan tetap mewaspadai risiko cuaca ekstrem dan gangguan distribusi. 

Di sisi lain, digitalisasi daerah terus dipercepat sebagai alat untuk memudahkan hidup masyarakat sekaligus mendukung akselerasi pendapatan pemerintah daerah. 

Perluasan transaksi non-tunai pada penerimaan dan belanja pemerintah daerah, termasuk optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi layanan publik. 

Digitalisasi tidak berhenti pada sistem, namun harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari pembayaran yang lebih mudah hingga layanan pemerintah yang lebih cepat dan tepat.