Jumlah Murid Kurang, Sekolah Swasta Terpaksa Perpanjang SPMB dan Tunda MPLS, Dedi Mulyadi Bantu Cari Solusi

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur jawa barat Dedi Mulyadi mengaku akan membantu mencari solusi, seiring dengan minimnya peminat siswa di sekolah swasta.

Dimana saat ini sekolah swasta terpaksa menambah masa waktu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 selama satu pekan ke depan, yang otomatis turut menunda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang sejatinya harus dimulai pada Senin besok 14 Juli 2025.

Dari catatan Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) jawa barat, hingga hasil SPMB tahap II diumumkan beberapa waktu lalu, tingkat keterisian murid baru di sekolah swasta masih jauh dari harapan dengan tingkat keterisian baru mencapai sekitar 30 persen.

Disinyalir ini disebabkan adanya sejumlah siswa mencabut berkas pendaftarannya di sekolah swasta, karena mendapatkan tuah dari program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Melalui penambahan rombongan belajar (Rombel), yang dimungkinkan dalam satu kelas dari 36 siswa menjadi 50.

Dedi mengatakan, program PAPS merupakan salah satu tugas pemerintah dalam memastikan semua anak di Jabar mendapatkan kesempatan bersekolah. Soal sekolah swasta sepi peminat, dia memastikan akan mencari solusi.

Meski belum ada solusi taktis yang akan dilakukan Dedi, dalam membantu sekolah swasta tersebut.

"Yang pertama, adalah tugas gubernur itu melindungi rakyatnya, agar rakyatnya bisa bersekolah dan saya sudah menunaikan tugas itu dengan berbagai risiko. Kemudian kalau ada sekolah-sekolah swasta yang kemudian muridnya mengalami penurunan, kan bisa kita cari jalan lain agar tetap bisa berjalan pendidikan," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.

Dia mengklaim, bila dirinya tidak menggulirkan program PAPS atau penambahan rombel, SPMB tahun ini dipastikan bakal kembali ricuh karena banyak orangtua yang protes, lantaran anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri.

"Anda kebayang kalau saya tidak ngambil keputusan itu. Apa yang terjadi hari ini? protes terjadi di mana-mana, di setiap sekolah orang tua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah, nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah, ragam akan terjadi," ucapnya.

Dengan percaya diri Dedi menyebut, pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan sukses dan minor dinamika, dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tapi hari ini anda bisa lihat bahwa sepanjang sejarah dulu PPDB sekarang SPMB ya, SPMB baru kali ini penerima siswa baru tidak ada keributan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada protes-protes," kata dia.

Bahkan dia mencontohkan, akibat sistem zonasi sempat terjadi fenomena wali murid mengukur jarak dari rumah ke sekolah, untuk meyakinkan para pihak bahwa mereka layak masuk di sekolah tersebut.

Kendati sejatinya masalah yang mirip juga terjadi pada medio Juni lalu, dimana sejumlah warga asal Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang SMAN 3 Cikarang Utara memprotes hasil SPMB jalur domisili.

"Dulu sampai ada di Bogor, saya ingat betul masih anggota DPR RI, ngukur jalan dari rumah ke sekolah di meter loh, bayangin, Hari ini tidak terjadi karena hari ini negara sudah hadir untuk melindungi warganya agar bisa bersekolah sampai SMA," kata Dedi.

Sebelumnya, FKSS Jabar mengklaim tingkat keterisian turun drastis atau hanya terisi 30 persen akibat kebijakan penambahan rombel, yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Provinsi Jabar Nomor : 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).

Ketua Umum FKSS Jabar Ade D Hendriana mengungkapkan, akibat program tersebut sekolah swasta tidak laku dan muncul fenomena pencabutan berkas dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) oleh calon siswa yang tidak hanya berlangsung di sekolah swasta biasa saja, melainkan juga pada sekolah swasta yang dianggap favorit atau elit.

"Di Bandung sekolah elit juga rontok, (sementara) ada 120 calon murid cabut berkas terima jalur PAPS, ada yang hampir 2 kelas cabut berkas, di Pasundan 1 dan PGII 1," ungkap Ade.

Oleh karena itu, Ade menilai pelaksanaan Kepgub dalam upaya pencegahan anak putus sekolah tidak tepat sasaran, karena telah ikut menampung calon siswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk bersekolah di sekolah swasta.

Bahkan ia menduga, kebijakan ini dibuat hanya untuk memfasilitasi siswa-siswi titipan.

"Hanya dibalut dengan kemasan yang baik saja," ucapnya.

Soal adanya kepastian dari pemerintah provinsi bahwa sekolah swasta akan mendapat sekitar 400 ribu lebih calon murid baru. Ade mengatakan, hal tersebut masih belum dapat bisa dipastikan.

"Saya kira bukan segituan (400 ribu) tapi sekitar 200 ribu, kalu pun iya ada 400 (ribuan) itu posisi besar banyak siswanya dimana? jawa barat itu kan luas, misalnya di Bogor yang tidak diterimanya ada berapa dan sebagainya," katanya.

Berdasarkan hasil pemgumuman SPMB tahun 2025, sebanyak 338.091 calon siswa telah diterima di sekolah negri dimana sebanyak 43.991 diantaranya di jaring melalui kebijakan PAPS.

Ada pun total jumlah pendaftar dalam pelaksanaan SPMB tahap 1 dan ke-2 tahun 2025 semua berjumlah sebanyak 569.085 calon siswa dimana total lulusan SMP dan MTs di Jabar berjumlah sebanyak 837.115 siswa.

Imbasnya, MPLS terpaksa ditunda dan masa spmb diperpanjang, hingga batas waktu pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berakhir hingga pertengahan Agustus 2025 mendatang.

"Karena kita masih kuota (kurang) ada sekolah yang di isi empat, enam (siswa, kita tunggu saja dan SMA SMK swasta belum bisa mengikuyi MPLS besok (Senin 14 Juli 2025) secara serentak," katanya.

"Hanya lima persen sekolah yang bisa mengikuti MPLS besok," sambungnya.

Apa bila sekolah swasta tetap tidak mendapatkan siswa baru sampai dengan akhir Agustus 2025 kata Ade, sekolah swasta akan tetap menjalankan proses pendidikan dengan jumlah siswa baru yang ada.

"Kita SPMB mundur semingguan kalau itu tidak ada (mencapai kuota) kita jalan saja sesuai dengan murid yang ada. Patokan kita Dapodik itu 31 Agustus, sebelum itu mereka sudah harus masuk Dapodik," jelasnya.

Soal upaya yang akan dilakukan untuk menyikapi kebijakan penambahan rombel oleh pemerintah provinsi, Ade bersama dengan sekolah swasta yamg tergabung dalam FKSS mengaku sedang menyiapkan gugatan terhadap Kepgub Provinsi Jabar Nomor : 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).

"Kepgub ini kan untuk lima tahun kedepan, sedangkan sekarang saja sudah menurun, ditambah ada yang mecabut berkas," pungkasnya. (Yuliantono)