Kareumbi Terancam Eksploitasi, Bob Ujo Ingatkan Masa Depan Air Bandung Timur

Hutan Kareumbi bukan sekadar hamparan pepohonan di antara Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Garut. Kawasan pegunungan ini menyimpan sumber kehidupan.

Kareumbi Terancam Eksploitasi, Bob Ujo Ingatkan Masa Depan Air Bandung Timur
Ketua Masyarakat Sejarah Kendan Bob Ujo mengingatkan bahwa persoalan Kareumbi tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan konservasi hutan. Ada hubungan ekologis yang jauh lebih luas antara gunung, hutan, air, dan kehidupan masyarakat yang harus dijaga. (ilustrasi/antara)

INILAHKORAN.ID - Hutan Kareumbi bukan sekadar hamparan pepohonan di antara Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Garut. Kawasan pegunungan ini menyimpan sumber kehidupan yang jauh lebih besar: mata air, sungai, habitat satwa, hingga keberlangsungan pertanian dan permukiman masyarakat di wilayah Bandung Timur.

Namun, di balik kekayaan ekologisnya, Kareumbi menghadapi tekanan serius. Mulai dari praktik penyadapan getah pinus yang berlebihan, ancaman kerusakan tegakan hutan, hingga meningkatnya kebutuhan air untuk kepentingan industri dan proyek pembangunan.

Ketua Masyarakat Sejarah Kendan Bob Ujo mengingatkan bahwa persoalan Kareumbi tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan konservasi hutan. Ada hubungan ekologis yang jauh lebih luas antara gunung, hutan, air, dan kehidupan masyarakat yang harus dijaga.

Menurutnya, kerusakan di kawasan hulu bukan perkara yang berhenti di dalam hutan. Dampaknya bisa menjalar ke wilayah bawah, mulai dari berkurangnya debit mata air, terganggunya aliran sungai, hingga ancaman terhadap kebutuhan air pertanian dan rumah tangga.

"Tidak cukup hanya melihat berapa banyak pohon yang ditanam. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana ekosistem mampu mempertahankan fungsi alaminya, termasuk menjaga tanah, menyimpan air, menyediakan habitat, dan menopang kehidupan masyarakat," kata Bob Ujo kepada INILAHKORAN.ID, Selasa (17/11/2026).

Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBMK) memiliki luas sekitar 12.420,70 hektare yang membentang di tiga kabupaten. Kawasan konservasi ini memiliki sejarah panjang pengelolaan, mulai dari pemanfaatan hasil hutan, pengelolaan satwa, hingga program rehabilitasi vegetasi.

Catatan reboisasi periode 1953–1976 menyebutkan sekitar 4.809,98 hektare kawasan pernah ditanami berbagai jenis pohon, di antaranya pinus, rasamala, dan puspa.

Sejak 2005, pengelolaan kawasan berada di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat. Meski demikian, perjalanan panjang pengelolaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan tata kelola dan ancaman eksploitasi.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penyadapan getah pinus. Aktivitas ini pada dasarnya dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitar hutan. Apalagi, penelitian pada 2022 mencatat terdapat 11 Kelompok Tani Hutan yang melakukan penyadapan melalui mekanisme kerja sama.

Tetapi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bisa berubah menjadi ancaman ketika dilakukan tanpa kendali.

Penelitian mengenai evaluasi penyadapan pinus di Kareumbi menemukan praktik penyadapan yang cenderung mengabaikan aspek ekologis. Di antaranya jumlah koakan yang melebihi ketentuan dan kedalaman luka sadap rata-rata sekitar empat sentimeter.

Praktik semacam ini berpotensi mengganggu kesehatan pohon dan merusak kualitas tegakan hutan.

Bob menilai, persoalan tersebut tidak boleh disederhanakan dengan menyalahkan masyarakat penyadap. Sebab, sebagian masyarakat bekerja melalui kelompok tani dan mekanisme kemitraan yang sah.

Persoalan sesungguhnya juga menyangkut pengawasan, kepastian akses, persaingan antarkelompok, hingga kemungkinan adanya pihak yang mengambil keuntungan dari lemahnya pengendalian kawasan.

"Jangan sampai pemberdayaan masyarakat justru menjadi kedok bagi praktik penyadapan ilegal atau penguasaan akses oleh pihak tertentu. Konservasi tidak boleh hanya menjadi istilah dalam dokumen, sementara di lapangan terjadi pembiaran terhadap kegiatan yang merusak," tegasnya.

Untuk itu, BBKSDA Jawa Barat perlu memastikan keterbukaan informasi mengenai kelompok yang memiliki izin, lokasi penyadapan, jumlah pohon yang dimanfaatkan, standar teknis, serta mekanisme pengawasannya.

Praktik penyadapan yang merusak harus ditertibkan tanpa pandang bulu. Di sisi lain, masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil hutan perlu memperoleh kepastian akses dan pendampingan agar aktivitas ekonomi tidak berujung pada kerusakan ekologis.

Di luar persoalan penyadapan, Bob melihat ancaman yang lebih besar terhadap masa depan Kareumbi justru terletak pada tekanan terhadap sumber daya air.

Hutan pegunungan memiliki fungsi penting dalam menyerap dan menyimpan air hujan, menjaga struktur tanah, mengurangi limpasan permukaan, serta mempertahankan aliran air menuju mata air dan sungai.

Ketika tutupan vegetasi terganggu, tanah mengalami pemadatan, atau kawasan tangkapan air berubah fungsi, dampaknya bisa dirasakan masyarakat jauh dari kawasan hutan.

Musim hujan berpotensi meningkatkan limpasan dan sedimentasi, sementara musim kemarau dapat memperbesar tekanan terhadap debit mata air dan ketersediaan air bagi masyarakat.

Di kawasan Kareumbi terdapat sejumlah aliran sungai, antara lain Cigunung, Ciantap, Cihanjawar, Citarik, Cihideung, Cianten, Cileunca, Cihanyap, Cibayandi, dan Cimacan.

Sungai-sungai tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari jaringan ekologis yang menghubungkan kawasan pegunungan dengan wilayah pertanian dan permukiman di bawahnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Sub-DAS Citarik yang berkaitan dengan wilayah Cicalengka dan Nagreg.

Persoalan semakin penting ketika muncul rencana pengambilan air dari bagian hulu Sungai Citarik untuk kebutuhan TPPAS Regional Legok Nangka melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 17,5 kilometer. Kebutuhan air baku yang pernah disebut dalam rencana tersebut mencapai 20 liter per detik.

Rencana itu memunculkan kekhawatiran masyarakat, khususnya warga Tanjungwangi dan wilayah yang dilalui jalur transmisi air, terkait potensi berkurangnya ketersediaan air bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai.

Menurut Bob, pembangunan infrastruktur air tidak boleh hanya dihitung berdasarkan kebutuhan fasilitas yang akan dilayani. Pemerintah harus terlebih dahulu memastikan ketersediaan debit sungai, terutama pada musim kemarau.

Kebutuhan masyarakat, pertanian, dan ekosistem juga harus menjadi bagian dari perhitungan.

"Pertanyaannya bukan hanya berapa liter air yang dibutuhkan suatu fasilitas. Tetapi, berapa debit yang benar-benar tersedia, berapa kebutuhan masyarakat di sepanjang aliran sungai, dan bagaimana jaminan agar pengambilan air tidak mengurangi hak masyarakat di wilayah hilir," ujarnya.

Tekanan terhadap sumber air juga perlu dicermati dari meningkatnya kebutuhan industri di kawasan Cicalengka, termasuk keberadaan pabrik-pabrik besar di bawah Mayora Group.

Bob mempertanyakan keterbukaan mengenai sumber air, volume pengambilan, dasar perizinan, serta dampaknya terhadap ketersediaan air masyarakat.

Baginya, air tidak boleh dipandang semata-mata sebagai bahan baku produksi. Air merupakan sumber kehidupan yang digunakan bersama oleh masyarakat, pertanian, industri, dan ekosistem.

Dia tidak menolak pembangunan maupun aktivitas industri. Namun, pemanfaatan air dalam skala besar harus berada dalam pengawasan ketat dan tidak boleh melampaui daya dukung sumber air.

"Jangan sampai masyarakat baru dianggap penting ketika kekeringan datang, sawah tidak mendapatkan air, atau sumur rumah tangga mulai berkurang debitnya," katanya.

Bob menegaskan, memahami Kareumbi harus dilakukan dengan melihat hubungan bentang alam yang lebih luas, termasuk Gunung Kerenceng, Nagreg, Cicalengka, hingga wilayah sekitarnya.

Gunung, punggungan, lembah, dan sungai bukan unsur yang berdiri sendiri. Susunan topografi tersebut menentukan arah aliran air dan membentuk wilayah tangkapan yang menopang kehidupan masyarakat.

Karena itu, pemetaan hidrologi menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu memastikan lokasi mata air, batas daerah aliran sungai (DAS), arah aliran, perubahan debit musiman, hingga titik pengambilan air dan jaringan pipa.

Pemetaan tersebut juga harus membedakan sistem DAS Citarum dan Cimanuk. Keduanya merupakan wilayah aliran sungai yang berbeda sehingga keterkaitan setiap bagian Kareumbi harus ditentukan berdasarkan kondisi topografi dan peta DAS resmi, bukan sekadar kedekatan geografis.

Selain fungsi hidrologis, Kareumbi juga menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati. Sejumlah jenis vegetasi yang tercatat di kawasan ini antara lain pasang, saninten, puspa, dan rasamala.

Penelitian tumbuhan bawah pada tegakan rasamala dan pinus pada 2022 mencatat 44 jenis tumbuhan dari 27 famili. Sementara kajian herpetofauna menemukan delapan jenis reptil dan delapan jenis amfibi.

Penelitian tersebut juga menunjukkan jumlah individu herpetofauna lebih banyak ditemukan pada hutan sekunder dibandingkan hutan pinus. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan perbedaan tersebut adalah aktivitas manusia di kawasan hutan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas hutan tidak cukup diukur dari keberadaan pohon. Habitat, vegetasi bawah, satwa, tanah, dan air merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi.

Bob menyebut cara pandang untuk memahami keterkaitan tersebut sebagai logaritma alam. Sebuah kerangka berpikir untuk membaca hubungan gunung, hutan, lembah, sungai, mata air, pertanian, permukiman, hingga sejarah dan kebudayaan masyarakat.

Konsep itu bukan pengganti penelitian ilmiah, melainkan ajakan agar pengelolaan lingkungan tidak dilakukan secara parsial.

Menurutnya, Kareumbi membutuhkan pengelolaan yang lebih terbuka, pengawasan penyadapan pinus, perlindungan habitat, pemulihan tegakan rusak, serta pengendalian pemanfaatan air.

Masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dari konservasi, bukan sekadar penerima program atau pihak yang selalu disalahkan ketika terjadi kerusakan.

Begitu pula perusahaan dan pengelola proyek yang memanfaatkan sumber air harus bertanggung jawab membuka informasi mengenai sumber, volume penggunaan, perizinan, dan dampak lingkungannya.

Pada akhirnya, menjaga Kareumbi bukan hanya tentang menyelamatkan kawasan hutan di pegunungan. Lebih dari itu, menjaga sumber air berarti menjaga sawah, kampung, kehidupan satwa, dan masa depan masyarakat Bandung Timur.

Sebab, ketika hutan kehilangan kemampuannya menyimpan air, dampaknya tidak akan berhenti di pucuk gunung. Dia akan mengalir sampai ke rumah-rumah warga.


Editor : Doni Ramdhani