TKD Kota Cirebon 2027 Hanya Bertambah Rp2 Miliar, Pemkot Perketat Belanja Prioritas

Pemkot Cirebon harus menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam menyusun anggaran 2027. Pasalnya, tambahan TKD yang diterima Kota Cirebon hanya Rp2 miliar.

TKD Kota Cirebon 2027 Hanya Bertambah Rp2 Miliar, Pemkot Perketat Belanja Prioritas
Sekda Kota Cirebon Iing Daiman menyampaikan keterbatasan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 yang hanya sekitar Rp2 miliar. (maman suharman)

INILAHKORAN.ID - Pemkot Cirebon harus menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam menyusun anggaran tahun 2027. Pasalnya, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kota Cirebon diperkirakan hanya sekitar Rp2 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Sekda Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan, informasi sementara yang diterimanya menunjukkan kenaikan TKD 2027 masih sangat terbatas.

"Untuk tahun 2027, informasi yang saya terima, Kota Cirebon memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tidak besar, hanya Rp2 miliar dari kondisi existing," kata Iing, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran sekaligus mencari alternatif pembiayaan di luar APBD. Salah satunya melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kementerian, maupun lembaga lainnya.

Iing mencontohkan, program pelatihan tenaga kerja dapat dioptimalkan melalui kerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Skema kolaborasi tersebut dinilai dapat membantu pelaksanaan program daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah kota.

Di sisi lain, tekanan anggaran akibat pengurangan alokasi fiskal pada 2026 juga masih dirasakan Pemkot Cirebon. Iing menyebut, nilai pemangkasan anggaran pada tahun tersebut mencapai hampir Rp300 miliar.

Dampaknya, perangkat daerah diminta lebih selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Belanja yang tidak mendesak harus disaring agar kebutuhan prioritas tetap terpenuhi.

"Saya meminta teman-teman untuk menyeleksi dan melakukan screening terhadap belanja-belanja yang benar-benar prioritas. Jangan sampai ada tunda bayar atau gagal bayar. Itu yang kami tekankan dalam rapat pimpinan tadi," ujarnya.

Iing mengaku, pemerintah daerah perlu memastikan kemampuan keuangan tetap terjaga agar pelaksanaan program tidak menimbulkan kewajiban pembayaran yang tidak dapat dipenuhi pada akhir tahun anggaran.

"Kami akan evaluasi  kinerja perangkat daerah, mempercepat realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2026, sekaligus membahas rencana kerja pemerintah daerah pada 2027," pungkasnya. 


Editor : Doni Ramdhani