Tak Ikut Protes ke Kemenkeu Soal Pemangkasan TKD, Ini Alasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

INILAHKORAN, Bandung – Saat 18 gubernur dari berbagai provinsi mengontrog Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) pada Selasa 7 Oktober 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih sikap berbeda.

Dedi menegaskan, dirinya tidak akan ikut memprotes keputusan pemerintah pusat. Ia menilai, seorang gubernur tidak pantas menentang kebijakan yang berasal dari pemerintah yang diwakilinya.

“Gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat,” ujar Dedi dikutip Minggu 12 Oktober 2025.

Menurut Dedi, pemotongan dana TKD merupakan keputusan pemerintah pusat yang wajib dijalankan, bukan diperdebatkan.

“Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya memprotes keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Dedi mengungkapkan, Jawa Barat mengalami pemotongan dana transfer sebesar Rp2,45 triliun untuk pemerintah provinsi dan sekitar Rp2,7 triliun untuk kabupaten/kota. Ia mengakui, kebijakan ini berpengaruh besar terhadap program pembangunan daerah.

Selama ini, sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, Dedi menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi.

“Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu gubernur Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp750 juta, dari diturunkan menjadi Rp100 juta,” ucapnya.

Selain perjalanan dinas, penggunaan listrik kantor juga akan dibatasi hingga 75 persen. Lampu di bagian dalam gedung akan dimatikan pada malam hari, sementara bagian luar tetap menyala untuk keamanan.

“Kalau ada tamu, ada acara, kita siapkan snack, kita siapkan makan siang. Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih,” ujarnya.

Meski dana transfer berkurang, Dedi memastikan anggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat tidak akan terpangkas, bahkan meningkat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan peningkatan anggaran pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun, rehabilitasi sekolah hingga Rp1 triliun, serta program pemasangan listrik bagi masyarakat miskin sebesar Rp500 miliar.

“Belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026,” tandasnya.