APBD 2025 Mampu Dihemat Hingga Rp4 Triliun, Bey Machmudin Minta Pemangkasan Tidak Pukul Rata
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan, dari hasil kajian untuk APBD 2025, terkoreksi mampu dihemat antara Rp2-4 triliun.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan, dari hasil kajian untuk APBD 2025, terkoreksi mampu dihemat antara Rp2-4 triliun.
Dimana efisiensi ini lanjut Bey, didasari Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 dan keinginan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi, yang ingin mengakselerasi program untuk masyarakat.
"Pak Gubernur terpilih dapat fokus pada visi yang dijalankan. Tiga fokus, perbaikan infrastruktur jalan, elektrifikasi sambungan listrik ke rumah 100 persen, satu lagi ruang kelas baru," ujar Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 31 Januari 2025.
Dia melanjutkan, kisaran Rp2-4 triliun tersebut belum final. Masih ada kajian lebih lanjut yang harus dilakukan.
Termasuk dia meminta, dalam rangka penghematan atau efisiensi ini jangan sampai pemangkasannya dipukul rata.
"Besok kami rapatkan lagi dan minta saya tidak mau dipukul rata. Harus didetailkan lagi jangan sampai, misal PPDB anggaran dipotong, anggaran perjalanan, bencana. Tidak seperti itu. Dipikirkan lagi detail seperti apa," ucapnya.
Disinggung apakah bakal turut memangkas anggaran DPRD Jabar, Bey mengaku Pemprov Jabar bakal segera melakukan komunikasi.
Sehingga diharapkan mendapatkan hasil terbaik, dalam mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat, seperti keinginan Dedi Mulyadi yakni revitalisasi jalan, elektrifikasi dan pembangunan ruang kelas baru.
"Tentu akan kami bicarakan. Dimana urgensinya. Kalau memang harus keluar kota, studi banding apakah bisa dikurangi. Pasti nanti akan ada komunikasi," kata dia.
Sementara dampak dari efisiensi bakal memengaruhi kinerja, Bey menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi. Sebab, meski ada lini yang dipangkas, tetapi juga ada hal lebih besar dapat dioptimalkan.
Utamanya dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Jawa Barat, dimana menurutnya memang harus menjadi prioritas.
"Harusnya tidak. Berpengaruh positif. Satu sisi ada pengurangan, sisi lain ada peningkatan yang lebih berdampak pada masyarakat," tandasnya.
Editor : Ahmad Sayuti

