Dedi Mulyadi Pilih Efisiensi, Tolak Pinjaman Daerah Usai TKD Jabar Dipangkas Rp2,45 Triliun

INILAHKORAN, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengedepankan efisiensi anggaran, menyusul berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp2,45 triliun.

Langkah itu ditempuh sebagai strategi menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus menempuh pinjaman.

Dedi mengatakan, meski alokasi TKD menurun signifikan, Pemprov Jabar tetap berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Ia menilai pinjaman daerah bukan solusi ideal karena dapat menambah beban fiskal.

“Meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak. Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan,” ujar Dedi, Senin 13 Oktober 2025.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap sektor transportasi, energi, dan konektivitas digital akan membuka peluang investasi serta menciptakan lapangan kerja baru.

“Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh manakala infrastrukturnya dibangun. Investasi akan tumbuh manakala pemerintah menyiapkan jaringan infrastruktur,” ucapnya.

Dedi menegaskan, percepatan pembangunan tetap harus dilakukan tanpa mengandalkan pinjaman. Karena itu, pemerintah provinsi memilih memangkas belanja yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Gubernur dan seluruh pejabat serta ASN-nya berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevan dengan kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, langkah efisiensi dinilai lebih produktif dibanding mencari sumber pendapatan baru yang justru bisa membebani warga.

“Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat. Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Meski begitu, Dedi menilai pinjaman daerah tetap dapat dilakukan selama berada dalam batas kemampuan fiskal dan tidak menimbulkan risiko terhadap keuangan daerah.

“Pinjam boleh, tapi terukur. Tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan,” tandasnya.