Pinjaman Rp3,4 Triliun Pemprov Jabar ke PT SMI Belum Final, Tunggu Evaluasi Pusat

INILAHKORAN.ID– Rencana pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi infrastruktur (SMI) masih menunggu sejumlah tahapan sebelum dapat direalisasikan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan sekitar Rp3,2 triliun dari total pengajuan tersebut telah dikaji dan disebut mendapat persetujuan dari PT SMI.

Menurut Iswara, komunikasi antara Pemprov Jabar dan PT SMI masih berlangsung. Kajian dilakukan terhadap program yang akan dibiayai, termasuk kegiatan yang belum maupun sudah memasuki tahap kontrak.

"Terakhir dengan PT SMI masih berkomunikasi. Pemprov dengan PT SMI. Tentunya PT SMI melihat program kegiatan yang diusulkan, baik yang belum kontrak maupun yang sudah kontrak," kata Iswara saat ditemui di Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).

Ia menegaskan, tidak seluruh program dapat dibiayai melalui skema pinjaman tersebut. PT SMI mensyaratkan pembiayaan diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur.

"Karena programnya harus infrastruktur, sekali lagi harus infrastruktur," ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jabar, Iswara mengatakan sebagian besar usulan pinjaman telah dikaji PT SMI.

"Sudah dilihat dan posisi terakhir informasi dari Pemerintah Provinsi, kan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, itu kan dari Pak Sekda (Herman Suryatman) dan kawan-kawan bahwa dari Rp3,4 itu sudah sekitar Rp3,2 yang sudah dikaji, sudah di-approve," tutur Iswara.

Rencana pinjaman tersebut sebelumnya dikaitkan dengan pembiayaan pekerjaan infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026. Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menyebut terdapat sekitar 495 pekerjaan yang direncanakan dibiayai melalui skema pinjaman Rp3,4 triliun tersebut, dengan sekitar 250 pekerjaan berada di Dinas Bina Marga.

Namun, persetujuan dari PT SMI belum serta-merta membuat pinjaman Rp3,4 triliun dapat langsung dicairkan.

Pemprov Jabar masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Perubahan 2026. Evaluasi tersebut menjadi salah satu tahapan yang perlu dilalui untuk memastikan program yang akan dibiayai sesuai dengan ketentuan penganggaran.

"Nah kita masih menunggu sedikit lagi nih. Dan ini simultan dengan berjalannya evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Nah kita lihat ini nanti. Kita lihat apakah ada catatan atau tidak dari Kemendagri terkait program ini," kata Iswara.

Iswara menegaskan keputusan mengenai kelanjutan pembiayaan tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi Kemendagri dan proses di PT SMI.

Meski sebagian besar usulan telah mendapat persetujuan dari PT SMI, realisasi pinjaman belum sepenuhnya final dan masih mempertimbangkan kondisi keuangan serta kebutuhan Pemprov Jabar.

"Jadi kita masih menunggu. Ini sesuatu yang sudah diinisiasi, tapi tentunya semua berpulang kepada nanti PT SMI, berpulang dari evaluasi Kemendagri. Kalau semuanya menyatakan ini bisa running well, ya jalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Jabar juga memberikan catatan terkait rencana pinjaman tersebut. DPRD meminta skema pembayaran utang disusun secara terukur agar tidak mengganggu alokasi belanja pelayanan publik.

Sementara itu, Pemprov Jabar sebelumnya menyampaikan opsi pinjaman tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan daerah dan masih mempertimbangkan kondisi kas. Pemerintah juga berharap dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat segera diterima sehingga kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman dapat ditekan.***