42 Jembatan Rawan Ambruk, Dedi Prioritaskan Pinjaman Daerah 2026 untuk Infrastruktur

INILAHKORAN.ID - Rencana pinjaman daerah yang disiapkan Pemprov Jabar pada 2026 mulai menemukan arah yang jelas.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memfokuskan pembiayaan pada sektor infrastruktur strategis, khususnya jembatan provinsi yang kondisinya dinilai mengkhawatirkan.

Langkah ini diambil setelah Pemprov Jabar menerima laporan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan penggantian jembatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang nilainya mencapai Rp395 miliar. 

Data tersebut kemudian dikroscek dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar terkait kondisi ribuan jembatan di bawah kewenangan provinsi.

“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” ujar Dedi, Selasa 3 Maret 2026.

Hasil pendataan menunjukkan dari total 1.381 jembatan milik Pemprov Jabar, terdapat 42 unit jembatan yang berisiko roboh atau ambruk apabila tidak segera ditangani. Sementara jembatan lainnya dinyatakan dalam kondisi relatif aman.

Kondisi ini, menurutnya merupakan akumulasi dari minimnya pembangunan dan pemeliharaan dalam lima tahun terakhir. Akibatnya, beban perbaikan kini terkonsentrasi pada periode kepemimpinannya.

“Jadi selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan, yang ada hanya pembangunan jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa (Pangandaran), itu pun tertunda setahun, baru dilanjutkan sekarang,” ucapnya.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa persoalan infrastruktur jembatan bukan semata faktor usia teknis, melainkan juga konsekuensi kebijakan anggaran sebelumnya.

Guna mempercepat penanganan, Pemprov Jabar membuka opsi pendanaan melalui pinjaman daerah yang nilainya dirancang hingga Rp2 triliun. Skema ini akan dikonsultasikan dan dibahas bersama DPRD Jawa Barat, termasuk alokasi khusus untuk perbaikan 42 jembatan prioritas.

Kebijakan ini dinilai strategis karena jembatan merupakan penghubung utama mobilitas warga dan distribusi ekonomi antarwilayah. Gangguan pada infrastruktur tersebut dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Sementara itu, Kepala BMPR Jabar Agung Wahyudi menyebut dari total 1.318 unit jembatan yang tercatat, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap. Meski demikian, pihaknya memastikan peningkatan kualitas jalan dan jembatan tetap menjadi agenda prioritas.

"Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah," kata Agung.

Dia menambahkan, perencanaan terukur, pengawasan ketat, serta kolaborasi dengan berbagai mitra pelaksana menjadi kunci menjaga kualitas infrastruktur di Jabar.

Dengan kalkulasi kebutuhan anggaran yang kini tengah dimatangkan, arah penggunaan pinjaman daerah 2026 akan menjadi penentu keberhasilan Pemprov Jabar dalam menuntaskan persoalan jembatan rawan roboh sekaligus memperkuat konektivitas wilayah.