Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Mulai Meningkat, DP2KBP3A KBB Catat 12 Kasus hingga Maret 2025

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya.

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Mulai Meningkat, DP2KBP3A KBB Catat 12 Kasus hingga Maret 2025
Berdasarkan data pihaknya, hingga 10 Maret 2025 tercatat sebanyak 12 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rinciannya, 8 kasus kekerasan anak dan 4 kasus kekerasan perempuan. (ilustrasi/net)

INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya.

Berdasarkan data pihaknya, hingga 10 Maret 2025 tercatat sebanyak 12 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rinciannya, 8 kasus kekerasan anak dan 4 kasus kekerasan perempuan. 

"Selama tahun 2025 ini sudah ada 12 laporan kasus, 8 kekerasan anak dan 4 kekerasan perempuan," kata Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) DP2KBP3A KBB Rini Haryani di Ngamprah, Selasa 11 Maret 2025.

Rini menjelaskan, belasan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Bandung Barat meliputi Kecamatan Padalarang, Lembang, Sindangkerta, Cipongkor dan lain sebagainya. 

"Jadi sekarang mah merata, baik dari bagian timur, selatan, utara dan barat Kabupaten Bandung Barat itu ada kasus kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan," jelasnya.

Menurutnya, kasus tersebut semuanya tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Kebanyakan pelecehan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). "Semuanya lanjut proses hukum," ucapnya.

Pihaknya pun menyediakan layanan pendampingan dan telah melakukan home visit kepada para korban kasus kekerasan anak dan perempuan. 

"Jadi kalau ada laporan (kasus) kita langsung lakukan home visit ke rumah-rumah korban, kita kan punya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah. Jadi walaupun kabupaten terbatas kita akan mengutamakan home visit korban," jelas Rini. 

Tak cuma itu, pihaknya juga telah berkordinasi bersama semua lintas sektor termasuk dengan masyarakat dan meningkatkan layanan hotline untuk mengantisipasi kejadian kekerasan anak dan perempuan. 

"Sosialisasinya kita sampaikan data kasus bahwa sekarang meningkat, kita usahakan upaya secara preventif," tandasnya. 


Editor : Doni Ramdhani