Kejar Defisit Perdagangan, Disperindag Jabar Siapkan Misi Dagang Lintas Provinsi 2026

INILAHKORAN.ID - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat mulai mengakselerasi strategi, untuk menutup Defisit perdagangan antarwilayah dengan menyiapkan misi dagang lintas provinsi pada 2026.

Langkah ini tidak sekadar promosi, tetapi diarahkan pada penciptaan transaksi riil antar pelaku usaha.

Pemanasan agenda besar tersebut ditandai melalui webinar “Road to Misi Dagang Luar Provinsi Jawa Barat”. Forum ini menjadi titik awal konsolidasi sekaligus pemetaan peluang pasar dengan empat provinsi mitra, yakni Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jabar, Raden Nurtafiyana menyebut, tahap awal ini difokuskan untuk menyamakan persepsi komoditas unggulan dan membaca potensi pasar sebelum masuk ke tahap teknis.

“Saat ini, posisi Jabar sangat strategis. Pertumbuhan ekonomi Jabar di triwulan IV tahun 2025 mencapai 5,85 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 5,39 persen. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar terhadap nasional pun mencapai 12,8 persen," ujarnya, Senin (13/4/2026).

Di balik capaian tersebut, Pemprov Jabar mengakui masih adanya pekerjaan rumah besar, yakni defisit neraca perdagangan antarwilayah. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penetrasi pasar domestik.

“Namun, meskipun volume perdagangan terus tumbuh, pemerintah provinsi tetap melihat adanya tantangan berupa defisit neraca perdagangan antarwilayah yang perlu segera diperbaiki melalui strategi misi dagang ini,” ucapnya.

Misi dagang 2026 dirancang tidak berhenti pada seremoni, melainkan mendorong terbentuknya kontrak bisnis konkret. Lebih dari 300 pelaku usaha telah lolos kurasi dan siap menawarkan beragam sektor unggulan, mulai dari fesyen dan ekonomi kreatif, pangan olahan dan minuman, produk agro alami, perikanan dan hobi, hingga industri pendukung.

Pelaksanaan misi dagang dijadwalkan berlangsung pada triwulan II dan III, dengan menyasar empat provinsi mitra tersebut sebagai pasar potensial.

Guna memastikan hasil yang terukur, Disperindag Jabar menerapkan dua pendekatan paralel, yakni Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B). Skema G2G difokuskan pada penguatan regulasi, kemudahan perizinan, hingga penandatanganan kerja sama antarlembaga. Sementara itu, skema B2B diarahkan pada negosiasi bisnis langsung antar pelaku usaha, termasuk peluang transaksi dan komitmen jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada realisasi transaksi, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.

"Misi dagang ini bukan hanya soal G2G, tapi yang paling utama adalah B2B. Kami berharap ada transaksi riil hingga penandatanganan LoI (Letter of Intent), dan yang paling penting keberlanjutan bisnis," tandasnya.***