Kemantapan Jalan Jabar Tembus 94 Persen, DPRD Waspadai Potensi Defisit APBD

INILAHKORAN.ID - Program revitalisasi dan peningkatan kualitas jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren positif. Meski belum ada pembaruan resmi dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, tingkat kemantapan jalan provinsi diperkirakan sudah mendekati 94 persen.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mengungkapkan, data terakhir yang disampaikan DBMPR menunjukkan tingkat kemantapan jalan provinsi berada di angka 91,04 persen. 

Namun, dengan berbagai pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan yang terus berjalan, capaian tersebut diyakini telah meningkat signifikan.

“DBMPR belum ngomong soal angka kemantapan terakhir. Tapi yang terakhir kan di 91,04 persen. Tapi itu udah mungkin sekitar enam bulan lalu. Kalau hitungan saya sekarang, kisaran 93-94 persen mestinya udah sampai,” kata Daddy kepada INILAHKORAN.ID, Selasa (7/7/2026).

Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi program infrastruktur jalan, yang selama dua tahun terakhir menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, optimisme itu dibayangi potensi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026.

Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, muncul proyeksi defisit APBD 2026 yang disebut mencapai sekitar Rp5,7 triliun. Kondisi itu berpotensi memengaruhi berbagai program pembangunan, termasuk sektor infrastruktur jalan apabila tidak diantisipasi dengan langkah-langkah strategis.

Daddy menilai, situasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan belanja pembangunan.

“Saya kira begini. Konsekuensinya adalah menyesuaikan antara fiskal yang kita punya dengan belanja. Kalau kondisinya seperti itu, kan butuh penyesuaian. Bagaimanapun butuh penyesuaian. Nah, ini tinggal pada akhirnya memang TAPD dan dewan menyepakati soal skala prioritas,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan APBD nantinya akan menentukan program mana yang harus diprioritaskan dan mana yang dapat disesuaikan. Sebab itu, ruang dalam APBD Perubahan menjadi instrumen penting untuk mengakomodasi dinamika fiskal yang berkembang.

“Jadi, prioritas mana andai berubah, ya. Andai ada solusi lain. Ini saya bicara soal perubahan dulu. Jadi, ada penyesuaian di sana-sini. Itu saya kira wajar saja, di mana pun pasti begitu. Itu sebabnya dibuka celah APBD Perubahan,” katanya.

Meski demikian, Daddy menegaskan masih terdapat sejumlah opsi untuk mengurangi tekanan defisit, termasuk melalui skema pinjaman daerah yang sempat diwacanakan oleh pemerintah.

Apabila skema tersebut mampu menutup seluruh kebutuhan anggaran, maka dampaknya terhadap program pembangunan jalan dinilai tidak terlalu signifikan. Penyesuaian yang terjadi hanya terkait waktu pelaksanaan proyek.

“Nah, kemudian ada solusi lain, misal kan wacana beberapa waktu lalu ada wacana pinjaman daerah dan sebagainya. Andai itu terjadi, artinya kan kemungkinan menutup defisit. Tinggal apakah kemudian secara keseluruhan tertutupi atau tidak? Berapa persen yang bisa ditutup?” tuturnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan menutup defisit akan menentukan sejauh mana program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Jika seluruh kekurangan anggaran dapat tertutupi, proyek-proyek infrastruktur tetap bisa direalisasikan meski mengalami pergeseran jadwal.

“Andai 100 persen tertutup, ya enggak ada masalah. Cuma mungkin pergeseran waktu aja. Yang tadinya direncanakan misalnya Maret-April, tertunda jadi misalnya September-Oktober. Itu kan cuma urusan schedule-nya aja, jadwal,” ujarnya.

Sebaliknya, apabila sumber pembiayaan yang diperoleh tidak mampu menutup seluruh defisit, maka penyesuaian program menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

“Nah, tapi andai tidak tertutup, misalnya tadi defisitnya Rp100, tapi kita dapat uang Rp80, berarti kan yang Rp20 kudu dipenyesuaian. Itu aja,” tandasnya.***