DPRD Jabar Dorong PT Sangga Buana Jadi Holding Investasi untuk Dongkrak PAD

INILAHKORAN.ID - DPRD Jawa Barat menaruh harapan besar terhadap pembentukan PT Sangga Buana (Perseroda), sebagai holding investasi daerah yang saat ini tengah dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) XVIII Ranperda. 

Anggota DPRD Jabar, Daddy Rohanady menilai, perusahaan induk tersebut harus mampu membuktikan diri sebagai instrumen baru untuk meningkatkan investasi dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Daddy, gagasan yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu memiliki semangat yang sejalan dengan upaya memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui jejaring investasi yang lebih luas.

“Saya berharap ketika KDM (Dedi Mulyadi) meluncurkan wacana pembuatan Sangga Buana itu, PT Holding Investment, saya berharap betul. Kan buktinya Danantara di pusat juga sudah memberikan bukti bahwa itu memang relatif menghasilkan uang,” kata Daddy, saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu (26/8/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan jika keberhasilan PT Sangga Buana nantinya akan diukur dari hasil nyata, bukan sekadar konsep atau wacana.

“Kalau selama ini ada tanda kutip agak mencemooh, biasa. Orang Indonesia itu butuh bukti, bukan wacana. Jadi tinggal kita, nanti kita lihat buktinya seperti apa Sangga Buana ini,” ujarnya.

Daddy menilai keberadaan holding investasi tersebut dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk dengan investor internasional, sekaligus memperkenalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Jawa Barat.

“Tapi spiritnya saya setuju, ini salah satu bentuk membangun jaringan, syukur-syukur internasional, sehingga orang juga melek ke Jawa Barat. Peluang apa yang ada di Jawa Barat, apa yang bisa dan dari situ kita berharap muncul sumber-sumber tambahan untuk PAD,” tuturnya.

26 BUMD Tidak Dibubarkan

Terkait rencana masuknya 26 badan usaha milik daerah (BUMD) ke dalam holding PT Sangga Buana, Daddy menegaskan langkah tersebut bukan berarti menghapus atau membubarkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

Ia mengatakan, proses integrasi harus diawali dengan kajian menyeluruh atau due diligence terhadap seluruh BUMD yang akan berada di bawah naungan holding.

“Kita berharap sebelum Desember (2026) itu mereka sudah punya due diligence terhadap 26 perusahaan yang mau digabung di Sangga Buana. Tapi bukan kemudian berarti direksinya pada dipecat, bukan begitu. Ini holding. Ada perusahaan baru di pusat sebagai kantor pusat ibaratnya,” katanya.

Menurutnya, fungsi holding lebih pada penguatan tata kelola dan pengembangan bisnis, bukan mengganti seluruh struktur yang sudah berjalan.

“Kan tidak berarti ketika ada presiden kemudian gubernurnya pada dipecatin, enggak begitu tafsirnya. Bahwa kemudian ada yang mungkin dievaluasi secara sangat ketat, ya bukan mustahil. Tapi tidak berarti kemudian kemudian dihapus-hapusin, enggak begitu,” ujarnya.

Modal Awal Rp125 Miliar untuk Menarik Investasi

PT Sangga Buana direncanakan memperoleh penyertaan modal daerah sebesar Rp500 miliar yang diberikan secara bertahap hingga 2031. Pada tahap awal, Pemprov Jabar akan mengalokasikan Rp125 miliar melalui APBD 2027.

Daddy menjelaskan, modal tersebut bukan untuk disalurkan langsung ke masing-masing BUMD, melainkan menjadi penguatan bagi perusahaan induk agar mampu menarik investasi baru.

“Kan yang Rp125 miliar itu, kita di luar itu enggak ada. Jadi kita berharap dengan 125 yang kita berikan ke holding investment itu, mereka bisa jaring investasi dari luar, satu. Yang kedua, kan kalau jaringan investasi dari luar masuk, otomatis ada PMA, PMDN masuk,” katanya.

Ia berharap, investasi yang masuk dapat membantu memperbaiki kinerja sejumlah BUMD yang selama ini belum optimal sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

“Kalau perusahaan yang disuntik kemudian menjadi sehat. Sekarang nih rada sehat, rada sakit bahkan mungkin, kemudian disehatkan jadi sehat dari 26 itu, kan berarti ada keuangan yang bergulir di Jawa Barat. Itu artinya ada kemungkinan margin bertambah,” ucapnya.

Penyertaan Modal Lintas Periode Pemerintahan

Mengenai skema penyertaan modal yang berlangsung hingga 2031 dan akan melintasi masa jabatan gubernur berikutnya, Daddy menilai hal tersebut bukan sesuatu yang baru dalam pembangunan daerah.

Ia mencontohkan penyertaan modal untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang tetap berjalan, meski telah berganti beberapa kepala daerah.

“Kalau penyertaan modal sih memang banyak. Coba lihat penyertaan modal ke Kertajati dari zamannya Aher, udah berapa gubernur, jalan terus. Sepanjang itu syaratnya penyertaan modal sepanjang kondisi keuangan (memungkinkan). Nah, itu aja,” ucapnya.

Menurut Daddy, keberlanjutan penyertaan modal harus dibarengi dengan peningkatan kinerja perusahaan, agar target peningkatan PAD dapat tercapai.

“Kan logikanya begini, ketika penyertaan modal berjalan sesuai rencana, kita berharap pendapatan asli daerahnya juga meningkat sesuai dengan rencana,” pungkasnya.