HUT ke-81 Jabar, DPRD Ingatkan Pembangunan Harus Sejahterakan Warga

INILAHKORAN.ID-Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Jawa Barat, DPRD Jabar mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun.

Pembangunan juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan pembangunan desa dan kelurahan perlu diarahkan untuk memperkuat potensi lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, konsep pembangunan berkelanjutan penting diterapkan agar kemajuan daerah tidak mengorbankan sumber daya alam maupun karakter wilayah.

“pembangunan desa dan kelurahan berbasis kearifan lingkungan tetap harus diawasi, supaya tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat potensi wilayah, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Pembangunan Fisik Harus Diikuti Perbaikan Birokrasi

Rahmat menilai pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, infrastruktur yang semakin baik akan kurang memberikan manfaat apabila pelayanan publik masih lambat dan tidak mampu merespons kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai infrastrukturnya sudah baik, tetapi pelayanan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan warga. pembangunan desa dan kelurahan serta transformasi birokrasi harus berjalan beriringan,” ucapnya.

Digitalisasi Jangan Jadi Hambatan Baru

Selain pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, Rahmat juga menyoroti percepatan digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi.

Namun, penerapan teknologi menurutnya harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah. Hal tersebut penting agar digitalisasi tidak justru memperlebar kesenjangan akses pelayanan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

“Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan menjadi hambatan baru. Masyarakat di desa maupun kelurahan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pemerintah,” katanya.

Rahmat menyebut transformasi digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang merata, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan, serta penguatan literasi digital masyarakat.

Tanpa dukungan tersebut, penerapan sistem digital dikhawatirkan tidak berjalan maksimal dan belum mampu memberikan manfaat secara merata.

Keberhasilan Digitalisasi Bukan dari Banyaknya Aplikasi

Rahmat menegaskan, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya aplikasi atau sistem yang digunakan pemerintah.

Hal yang lebih penting adalah kemampuan teknologi tersebut dalam mempercepat proses pelayanan dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pemerintah.

“Pada akhirnya, pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Desa dan kelurahan harus semakin maju tanpa kehilangan karakter, potensi, dan lingkungannya. Sementara birokrasi harus semakin mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan. Hal ini yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPRD,” tandasnya.***