HUT ke-81 Jabar, DPRD Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Layanan Kesehatan

INILAHKORAN.ID-Jawa Barat memasuki usia ke-81 pada 19 Agustus 2026. Namun, pertambahan usia tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari anak putus sekolah, keterbatasan daya tampung sekolah, hingga akses jaminan kesehatan yang terkendala persoalan administrasi.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya fasilitas publik.

Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan fasilitas tersebut dibangun di wilayah yang benar-benar membutuhkan serta dapat diakses masyarakat yang selama ini masih tertinggal.

“Kalau kita melihat pendidikan, misalnya, kita masih punya catatan. Anak-anak yang putus sekolah itu enggak sedikit, loh, ya. Makanya, itu menjadi persoalan besar. Kemudian, catatan tahun ini terkait SPMB harus menjadi pelajaran. Itu sangat penting untuk yang akan datang,” ujar Siti, Rabu (19/8/2026).

Daya Tampung Sekolah Masih Jadi Persoalan

Siti menilai keterbatasan daya tampung sekolah masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Karena itu, rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) harus didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah, bukan sekadar mengejar penambahan jumlah sekolah.

“Kita masih punya PR untuk memenuhi rencana kita dalam menghadirkan USB yang sudah kita sepakati bareng-bareng. Pak Gubernur memberikan terobosan baru dan kita senang,” ucapnya.

Namun, pembangunan sekolah negeri juga dinilai tidak boleh mengabaikan sekolah swasta. Menurut Siti, keberadaan sekolah swasta selama ini turut menjadi penyangga sistem pendidikan, terutama ketika kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik.

Ia pun mengapresiasi pembangunan USB di wilayah yang memang dinilai mendesak. Namun, kebijakan tersebut harus tetap dibarengi dengan pemerataan dan kesetaraan.

Akses Rumah Sakit Jangan Terhambat Administrasi

Persoalan layanan dasar juga ditemukan di sektor kesehatan. Siti mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang mendorong rumah sakit milik pemerintah provinsi memberikan pelayanan kepada seluruh pasien yang membutuhkan.

“Kalau dari sisi kesehatan, saya senang sekali dan bersyukur Jawa Barat memiliki terobosan yang sangat baik. Salah satunya adalah setiap pasien yang datang ke rumah sakit Jawa Barat tidak boleh ditolak,” katanya.

Meski demikian, kebijakan tersebut masih menghadapi persoalan kepesertaan jaminan kesehatan.

Siti menyebut masih ada masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tidak aktif, belum terdaftar sebagai peserta, hingga anak yang sejak lahir belum tercantum dalam Kartu Keluarga.

“Ada yang BPJS-nya mati, kemudian belum pernah menjadi peserta BPJS, atau sejak lahir belum dimasukkan ke dalam BPJS. Kita masih punya catatan terkait dengan adanya anak-anak yang belum dimasukkan dalam KK, gitu, ya,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan administrasi tersebut jangan sampai menghambat masyarakat ketika membutuhkan pelayanan medis.

DPRD Dorong Anggaran SKTM di Rumah Sakit

Komisi V DPRD Jabar juga mendorong penguatan anggaran bagi enam rumah sakit milik Pemprov Jabar, khususnya untuk menjamin pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Kita sepakati bersama-sama untuk didorong melakukan pelayanan yang sangat baik. Termasuk juga anggaran SKTM itu. Kami di Komisi V mendorong dan meminta agar kebutuhan anggaran SKTM di enam rumah sakit, terutama rumah sakit besar, dapat terpenuhi,” tutur Siti.

Rumah Sakit Patrol Tambah Beban Anggaran

Tantangan pembiayaan kesehatan juga semakin besar seiring pertumbuhan penduduk dan bertambahnya fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar.

Siti menyoroti pengambilalihan manajemen Rumah Sakit Patrol di Indramayu. Setelah berada dalam pengelolaan Pemprov Jabar, rumah sakit tersebut dinilai membutuhkan dukungan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Anggarannya besar karena penduduknya bertambah. Tapi juga ada catatan bahwa Jawa Barat itu sudah mengambil alih manajemen Rumah Sakit Patrol yang ada di Indramayu. Nah, kalau sudah milik Jawa Barat, ya anggarannya juga harus diperhatikan,” ucapnya.

Penanganan Stunting Jadi Capaian Positif

Meski masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, Siti menilai tidak seluruh sektor layanan dasar Jawa Barat berada dalam kondisi negatif.

Penanganan stunting justru menjadi salah satu capaian yang dinilai positif. Menurutnya, penurunan angka stunting merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari pencegahan, intervensi gizi, pengobatan hingga rehabilitasi.

“Kalau bab stunting, Alhamdulillah. Konvergensi penurunan angka stunting, sejak pencegahan, kemudian kuratifnya, dan rehabilitatifnya, mulai dari intervensi gizi sensitif dan spesifik, termasuk juga layanan-layanan dan perhatian, semua digerakkan,” ujarnya.

Siti menyebut capaian tersebut menjadi salah satu prestasi Jawa Barat yang turut mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, momentum HUT ke-81 Jawa Barat harus menjadi pengingat agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang merata.***