DPRD Jabar Wanti-Wanti Ancaman Kemarau, Ketahanan Pangan dan Air Harus Diselamatkan

INILAHKORAN.ID - Ancaman musim kemarau dan cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026, menjadi perhatian serius DPRD Jabar. 

Komisi II DPRD Jabar meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat memperkuat langkah mitigasi, guna menjaga pasokan air dan mencegah gangguan terhadap sektor pertanian.

Ketua Komisi II DPRD Jabar Bambang Mujiarto menegaskan, pendekatan yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar penanganan ketika dampak sudah terjadi, melainkan upaya antisipatif yang terukur sejak awal.

“Hal yang harus dilakukan bukan lagi sekadar langkah penanganan, tetapi bagaimana antisipasi menghadapi cuaca ekstrem ini, salah satunya musim kemarau,” kata Bambang, Minggu (23/8/2026).

Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan harus dibangun melalui sinergi lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Langkah tersebut penting untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga di tengah meningkatnya risiko penurunan debit air selama musim kemarau.

Ia menilai, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjaga fungsi daerah hulu, memastikan saluran irigasi berjalan optimal, serta mempertahankan debit sungai yang menjadi penopang aktivitas pertanian.

Selain itu, Bambang menyoroti masih adanya lahan kritis di Jawa Barat yang berpotensi mengurangi kapasitas daerah resapan dan mengancam keberlanjutan sumber mata air. Karena itu, rehabilitasi lahan dan pemulihan fungsi kawasan hutan dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan air sekaligus mendukung produksi pangan.

Komisi II DPRD Jabar juga menekankan pentingnya memperkuat produktivitas sektor pertanian. Menurutnya, keberhasilan menjaga produksi pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Penurunan hasil pertanian akibat kekeringan berisiko memicu kelangkaan komoditas dan kenaikan harga di pasar. Oleh sebab itu, keberadaan lahan pertanian produktif harus tetap dipertahankan agar tidak terus tergerus alih fungsi lahan.

Di tengah tantangan tersebut, Bambang menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Ya tentunya kita pun mendukung langkah-langkah Bapak Gubernur Jabar untuk menyelesaikan persoalan di perekonomian ini, karena bagaimanapun juga saat ini Bapak Gubernur memfokuskan di infrastruktur dan itu akan berdampak juga pada bidang perekonomian,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan penguatan sektor produksi yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat.

“Namun khusus untuk produksi, di sektor produksi rasanya ini pun harus menjadi perhatian, dan kita dukung langkah-langkah Bapak Gubernur untuk tetap fokus bagaimana mengatasi persoalan yang fundamental di masyarakat,” ucapnya.

Bambang menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada penguatan ketahanan pangan dan air, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.