DPRD Jabar Ingatkan Dedi Mulyadi: PR Infrastruktur Masih Menggunung

INILAHKORAN.ID - Provinsi Jawa Barat resmi berusia 81 tahun pada pekan lalu. Namun di balik kematangan usia tersebut, Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang menggunung.

Di sektor infrastruktur saja, kata Daddy, meski Pemprov Jabar sudah jor-joran menggelontorkan APBD melalui realokasi di 2025 dan menjadi prioritas pada 2026, nyatanya menurutnya masih belum cukup untuk menuntaskan salah satu layanan dasar tersebut.

Meski demikian, Daddy mengapresiasi Gubernur Dedi Mulyadi yang berani menggeser anggaran Rp5,1 triliun dari APBD 2025 untuk infrastruktur, sekaligus menjadikannya kembali menjadi prioritas di 2026.

"Pertama saya berterima kasih lebih dulu ke KDM (Dedi Mulyadi) karena sempat geser untuk infrastruktur Rp5,1 triliun. Itu bukan perkara mudah di 2025. Namun saya kira Rp5,1 triliun itu juga pasti tidak cukup, karena kalau kita perhatikan. Contoh sederhana, baru satu unsur saja tentang jalan, itu kira-kira, 2.300 kilometer juga butuh dana yang tidak mudah," ujar Daddy, Minggu (23/8/2026).

Menurutnya, kebutuhan pembangunan jalan hanyalah sebagian kecil dari persoalan infrastruktur yang harus ditangani Pemprov Jabar. Kondisi jembatan di berbagai daerah, juga memerlukan perhatian serius karena banyak yang telah berusia puluhan tahun dan membutuhkan rehabilitasi maupun penggantian.

"Nah, jadi menurut saya PR-nya masih banyak, dan ini baru bicara satu sektor, jalan dan jembatan, belum lagi kita bicara penanganan sungai, irigasi, sampah pertambangan, listrik, rumah tidak layak huni dan lain sebagainya," paparnya.

Sungai dan Irigasi Jadi Tantangan Besar

Daddy menegaskan, sektor sumber daya air menjadi salah satu pekerjaan terbesar yang harus segera dibenahi. Dari puluhan daerah irigasi yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar, banyak yang membutuhkan perbaikan untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

"Penanganan sungai Jawa Barat ini bukan main, banyak sekali sungai dan daerah irigasi sekunder, punya kita juga banyak, ada 99 daerah irigasi punya Jawa Barat, dan itu jumlahnya panjang sekali serta harus dibenahi karena itu berkaitan dengan hajat kita semua. Buat mengairi sawah-sawah kita," ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti dampak kebijakan penghentian sementara aktivitas tambang yang diterapkan Pemprov Jabar. Meski kebijakan tersebut dinilai penting untuk penataan sektor pertambangan, ketersediaan material konstruksi juga harus menjadi perhatian agar tidak menghambat pembangunan.

"Karena ini berkaitan dengan kebutuhan kita riil untuk melakukan pembangunan, Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun pekerjaan-pekerjaan punya kita yang dibiayai APBD povinsi. Tidak mungkin dilakukan jika neraca tambangnya juga tidak cukup," tuturnya.

Rutilahu, Listrik, hingga Sampah Masih Menjadi PR

Persoalan lain yang belum terselesaikan adalah tingginya kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta masih adanya masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik secara memadai.

"Kemudian soal lainnya apa? Perbaikan Rutilahu. Rumah tidak layak huni masih begitu banyak pengajuan dari kabupaten/kota, kemudian sambungan listrik, masih banyak rakyat kita yang beranak-pinak, berkeluarga baru, sambungan listriknya belum ada," ucapnya.

Di sektor lingkungan, Daddy menilai pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional seperti TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo belum cukup, jika tidak diiringi perbaikan tata kelola sampah dari sumbernya.

"Hari ini mudah-mudahan Legok Nangka beres. Tapi yang paling utama bagi saya sebetulnya penanganannya jangan semua di hilir, saya kira itu beberapa catatan kritis yang masih menjadi PR buat Pak Gubernur KDM dan Erwan wakilnya," katanya.

Dorong Skema Pembiayaan Kreatif

Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Daddy mendorong pemerintah daerah mencari terobosan pembiayaan pembangunan. Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD semata tidak lagi cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Dia menilai, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan, harus menjadi prioritas. 

Selain itu, sinkronisasi program daerah dengan agenda pemerintah pusat perlu diperkuat agar sumber pembiayaan bisa lebih beragam.

"Intinya creative financing. Kedua juga bisa dilakukan sebenarnya terkait dengan rencana-rencana kegiatan program itu. Coba kita lihat, mengawinkannya bagaimana dengan program yang ada di pusat, jadi kalau kita mengharapkan hanya volume APBD semata, rasanya juga tadi celah fiskalnya makin sempit ya," katanya.

Meski tantangan yang dihadapi tidak ringan, Daddy berharap kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

"Mudah-mudahan betul-betul, istimewa terwujud. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat lebih sejahtera ke depan," tandasnya.