Kejari Cianjur Ingatkan Kades Tak Salahgunakan Dana Desa
Kejari mengingatkan kepala desa tidak menyalahgunakan dana desa dan alokasi dana desa agar terhindar dari jeratan hukum, seperti kasus penyelewengan yang dilakukan tiga orang kades hingga merugikan negara miliaran rupiah.
INILAHKORAN, Cianjur - Kejari mengingatkan kepala desa tidak menyalahgunakan dana desa dan alokasi dana desa agar terhindar dari jeratan hukum, seperti kasus penyelewengan yang dilakukan tiga orang kades hingga merugikan negara miliaran rupiah.
Kasi Pidana Khusus Kejari Cianjur Brian Kukuh mengatakan hingga Oktober 2022, lembaganya sudah menyidangkan tiga kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa yang menyeret Kades Cigunungherang di Kecamatan Cikalongkulon, Kades Sindangasih (Kecamatan Karangtengah), dan Kades Sukalaksana (Kecamatan Sukanagara).
"Dugaan korupsi yang didakwakan kepada tiga orang kepala desa (kades) itu sudah dalam tahap persidangan, tetapi belum memiliki kekuatan hukum tetap karena terdakwa mengajukan banding dan dua orang mengajukan kasasi. Ketiga kades itu melakukan penyelewengan anggaran dari tahun ke tahun," katanya, Rabu 3 November 2022.
Baca Juga : Anak Bupati Majalengka Diperiksa 7 Jam Terkait Dugaan Korupsi Pasar Sindangkasih Cigasong
Brian menjelaskan selama ini kades yang baru dilantik belum memahami mekanisme dan aturan penggunaan dana desa dari pemerintah pusat untuk program pengembangan desa. Mereka menganggap dana desa dapat digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga nilai yang dipakai terus membengkak karena gali lobang tutup lobang setiap tahunnya.
Akibatnya berbagai program yang sudah dirumuskan pada tahun sebelumnya tidak berjalan dengan maksimal sehingga menjadi temuan dan banyak dilaporkan berbagai kalangan di lingkungan desa termasuk warga. Namun, jumlah kasus tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat enam kasus penyelewenangan dana desa dan alokasi dana desa.
"Penyelewengan yang dilakukan Kades Cigunungherang merugikan negara sekitar Rp1 miliar, sedangkan dua orang kades lainnya nilai kerugiannya sekitar Rp 600 juta. Mereka melakukan penyelewengan sejak tiga tahun terakhir dengan harapan dapat ditutup pada anggaran tahun selanjutnya," jelas Brian.
Baca Juga : Mak Ganjar Majalengka Gelar Doa Bersama Untuk Negeri
Ia menambahkan kades baru yang tidak mengetahui mekanisme penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dapat bertanya kepada perangkat yang sudah biasa mengelola anggaran sehingga saat menerima bantuan tidak asal pakai agar terhindar dari jeratan hukum.
Halaman :
