Ketua Bawaslu RI Harap, P2P Jabar Tingkatkan Pengawasan Pilkada Serentak 2024

INILAHKORAN, Bandung - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap, Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Jawa Barat, yang digelar oleh Bawaslu Jabar pada 4-6 September 2024, dapat meningkatkan pengawasan Pilkada serentak 2024.

Bagja mengatakan, melalui serangkaian pendidikan yang dijalani oleh 100 orang peserta dari berbagai kelompok, dapat menumbuhkan semangat untuk melakukan pengawasan pada Pilkada serentak 2024.

"Pilkada kali ini adalah terbesar dalam sejarah di Indonesia. Saya harap kita bisa mengawasi dan memantau seluruh tahapan Pilkada ini. Semoga proses demokrasi bisa lebih baik," kata Bagja dalam sambutannya pada pembukaan P2P di Kota Bandung, Rabu 4 September 2024.

Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam menambahkan, saat ini waktu menuju pemilihan Pilkada serentak 2024 sudah kian dekat. Bahkan tahapan krusial, seperti pemutakhiran data pemilih sedang berlangsung.

Maka dari itu, Bawaslu Jabar bersama stakeholders kata dia harus fokus melakukan pengawasan, pencegahan, penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pilkada.

"Kami sangat berkepentingan untuk melibatkan sebanyak-banyaknya kekuatan, diantaranya adalah kekuatan rekan civil society, rekan-rekan organisasi kepemudaan untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah 2024 yang diselenggarakan secara serentak," ucapnya.

Sebab itu, melalui P2P dapat melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi kecurangan karena diikuti banyak pihak, khususnya generasi muda.

Sementara Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nuryamah mengungkapkan, peserta P2P ini merupakan bagian kelompok yang memang telah bekerjasama.

Baik dari organisasi kepemudaan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa perguruan tinggi, serta komunitas salah satunya dari kaum inklusif.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kader-kader partisipatif, yang ikut andil mengawasi seluruh tahapan dan ini menjadi kaki-tangan kita di setiap tahapannya," harapnya.

Sebab diakuinya, Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri karena keterbatasan SDM dalam mengawasi seluruh proses tahapan Pilkada serentak 2024.

Maka dari itu, dengan adanya kader pengawasan ini setidaknya dapat meringankan tugas Bawaslu, sekaligus menjaga memastikan pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan baik.

"Kami berharap dengan kegiatan P2P ini bisa menghasilkan tahapan, ataupun standarisasi dari kelompok kader yang sudah kita buat," tandasnya. ***