Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Dukung Kenaikan Pajak Rokok 50 Persen
Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia, Hasbullah Tabrani, menyatakan dukungan penuh terhadap desakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar Indonesia menaikkan pajak rokok hingga 50 persen.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia, Hasbullah Tabrani, menyatakan dukungan penuh terhadap desakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar Indonesia menaikkan pajak rokok hingga 50 persen.
Menurutnya, langkah ini merupakan kebijakan penting dan mendesak dalam upaya menekan konsumsi tembakau yang terus membebani sistem kesehatan nasional.
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sendiri merupakan kesepakatan global yang diinisiasi WHO untuk mengurangi dampak buruk konsumsi produk tembakau.
Hasbullah menekankan bahwa secara ilmiah, tembakau telah terbukti menjadi penyebab lebih dari 100 jenis penyakit kronis.
“Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa tembakau menyebabkan lebih dari 100 jenis penyakit kronis,” ujar Hasbullah, seperti dikutip dari RRI.co.id.
Oleh karena itu, pengendalian konsumsi harus segera dilakukan, dan cukai dinilai sebagai alat kebijakan yang paling efektif.
“Kenaikan harga akan mencegah orang membeli, bukan sekadar untuk menambah penerimaan negara,” tegasnya.
Hasbullah juga menyoroti upaya pihak industri rokok yang selama ini dinilai menyebarkan narasi menyesatkan kepada publik. Menurutnya, pemerintah harus bersikap tegas dan tidak terjebak oleh opini yang dibuat oleh industri.
“Pemerintah jangan terkecoh, cukai itu bukan bantuan industri, tetapi denda atas perilaku hidup tidak sehat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hasbullah mengusulkan agar sebagian dari penerimaan cukai—setidaknya 10 persen—dialokasikan untuk program edukasi dan penyuluhan publik yang masif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pendekatan ini bisa menciptakan perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang.
Ia juga menekankan perlunya strategi transisi yang terstruktur bagi para petani tembakau dan pekerja di industri rokok. Pemerintah, katanya, harus menyediakan jalan keluar yang lebih sehat dan menguntungkan bagi mereka.***
Editor : Yosep Saepul Ramadan
