KIS-PBI Tidak Aktif, Dewan Ini Sebut Dinsos Tidak Peka 

INILAH, Bogor - Fasilitas Kartu Indonesia Sehat - Penerima Bantuan Iuran (KIS - PBI) yang diberikan pemerintah nyatanya tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Salah satunya dialami Nuryati warga Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah.

Nuryati memiliki KIS-PBI tetapi tidak bisa merasakan jaminan kesehatan tersebut, karena kartu KIS - PBI yang dimilikinya dalam status tidak aktif. 

"Kartunya (KIS-PBI) tidak aktif, saya diarahkan ke kantor BPJS, pas sudah sampai sana hanya melayani yang mandiri, saya ke kelurahan lagi, kemudian dikasih link buat cek status, tapi pelayanan BPJS khususnya PBI sedang mengalami gangguan," ungkap Nuryati kepada wartawan pada Jum'at (30/7/2021).

Nuryati melanjutkan, dirinya yang tengah hamil lima bulan mengaku khawatir dengan kondisi seperti ini. 

"Saya takut pas saya mau persalinan, kartu KISnya belum aktif sementara sistemnya belum selesai diperbaiki. Jadi saya mau urus-urus ini dari awal biar ga ribet nantinya," terangnya.

Nuryati menerangkan, di usianya yang menginjak 41 tahun sangat rentan menghadapi proses persalinan. 

"Ya, saya yang udah 40an rentan untuk melahirkan normal, jadi kalau caesar saya ngga terlalu bingung soal biaya karena KIS-PBI nya aktif," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya mengaku kesal dengan lemahnya pelayanan di bidang kesehatan. 

"Ini sangat merugikan masyarakat, saat akan digunakan yang sifatnya darurat, kartu KIS-PBI nya malah tidak aktif. Kalaupun aplikasinya diganti, kenapa tidak disosialisasikan?," terangnya.

Atty menambahkan, terus kalau web service rusak yang mau pake kartu harus nunggu betul dulu?.

"Ya, mau sampai kapan? Ini menjadi kerugian bagi masyarakat peserta KIS-PBI," terang Atty yang juga Seketaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor.

Atty juga mengatakan, seharusnya ada solusi ketika sistem mengalami gangguan. Ini jangankan sekedar diaktifkan yang daftar baru tidak bisa dilayani, jika memang rusak harusnya ada solusi, agar pelayanan tetap berjalan. 

"Dalam posisi sulit seperti sekarang harusnya memberi pelayanan yg mudah dan cepat. Kerusakan seharusnya segera diperbaiki. Seharusnya, apa yang sudah diberikan pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat ketika dibutuhkan terlebih dalam sektor kesehatan," tegasnya.

Atty mengaku heran, dengan Kartu KIS-PBI yang tidak aktif. Karena biasanya yang tidak aktif yang mandiri karena ada tunggakan, kalau yang PBI tidak aktif aneh. Seharusnya tidak ada alasan tidak aktif karena sudah dibayarkan dan dianggarkan setiap tahun oleh APBD.

"Secara akal sehat kalau PBI tidak aktif apa kendalanya?, jadi pertanyaannya tidak bayarkan iurannya?. Jika masyarakat peserta KIS-PBI dalam kondisi darurat di RS masa sih harus bayar dengan status pasien umum!," jelasnya.

Atty menekankan, kejadian ini menunjukan bahwa dinas terkait tidak peka dan bergerak cepat dalam melakukan perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Ini benar-benar sangat merugikan masyarakat dan menunjukan dinas terkait tidak peka pada persoalan ini tidak gerak cepat (gercep) melakukan perbaikan dan langkah-langka kemudahan bagi masyarkat," pungkasnya.

Sementara, Kepala BPJS Kota Bogor, Fahrurozi mengungkapkan bahwa proses maintenance untuk keamanan data peserta masih belum selesai, hal itu merupakan bentuk antisipasi BPJS untuk menjaga kebocoran data peserta. 

"Karena sistem solid Dinsos Kota Bogor langsung masuk mengakses ke database tersebut. Sedang kita kejar kapan estimasi waktu selesai nya,"

Ia melanjutkan, solusi sementara sudah disampaikan ke Dinsos Kota Bogor. 

"Untuk sementara melakukan pendaftaran secara manual sampai sistem bisa diakses kembali. Siang ini dinsos rumuskan langkah-lanhkahnya," jelasnya lewat pesan singkat whatsapp.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, H. Fahrudin mengatakan, aplikasinya saja yang diganti, lainnya tetap on. 

"Takutnya ada yang tidak aktif, bisa menghubungi bapak Okto di Dinsos," singkatnya.