Kisruh KONI Kabupaten Cirebon disikapi Komisi IV
Kisruh internal KONI Kabupaten Cirebon terus bergulir. Persoalan itupun disorot Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon. Pemicunya setelah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terlibat menahan pencairan anggaran KONI. Hal itu karena, pencairan anggaran tahap III sebesar Rp4 miliar itu diperuntukkan persiapan Babak Kualifikasi (BK) Porprov dan Sarpras Olahraga.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cirebon – Kisruh internal KONI Kabupaten cirebon terus bergulir. Persoalan itupun disorot Komisi IV DPRD Kabupaten cirebon. Pemicunya setelah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terlibat menahan pencairan anggaran KONI. Hal itu karena, pencairan anggaran tahap III sebesar Rp4 miliar itu diperuntukkan persiapan Babak Kualifikasi (BK) Porprov dan Sarpras Olahraga.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten cirebon, Khanafi mengkritik langkah Plt Kepala Dispora, Jois Putra yang disebut-sebut menunda pencairan dana tahap III KONI. Menurutnya, tindakan itu tidak hanya keliru secara prosedural, tetapi juga berisiko mengganggu persiapan cabang olahraga peserta BK Porprov.
"Kalau benar Plt Kadispora menahan pencairan Dana hibah yang sudah dianggarkan untuk BK Porprov, itu sangat disayangkan. Dispora tidak punya kewenangan untuk itu. Sebab, berdampak pada kesiapan para atler. Bisa terganggu. Apa ngak bahaya tah," ujar Khanafi, Jumat 1 Agustus 2025.
Menurutnya, alih-alih menyelesaikan persoalan internal KONI, langkah Dispora justru bisa memperkeruh suasana. Politikus Partai Golkar itu menekankan pentingnya pendekatan dialog terbuka dengan melibatkan semua pihak terkait.
"Dispora seharusnya menjadi fasilitator yang adil. Undang semua pihak, baik pengurus KONI, perwakilan cabang olahraga, maupun unsur lainnya. Jangan hanya mendengar dari satu sisi. Kalau seperti itu, kesannya berat sebelah," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Dispora memang memiliki wewenang untuk melakukan kajian teknis terhadap komponen anggaran. Namun, bukan berarti bisa menahan pencairan secara total.
Dia mempersilahkan, kalau Dispora ingin memilah dan menelaah anggaran sesuai kebutuhan.
"Silahkan telaah karena memang itu bagian dari fungsi kontrol. Tapi bukan berarti semua anggaran bisa ditahan begitu saja. Itu sudah di luar koridornya," ucapnya.
Dia menambahkan, BK Porprov merupakan momen penting bagi para atlet dan cabang olahraga untuk menunjukkan prestasi dan membawa nama baik daerah. Maka dari itu, stabilitas dan dukungan penuh dari semua pihak sangat dibutuhkan.
"Saat ini yang kita butuhkan adalah sinergi dan semangat membangun. Jangan sampai urusan internal membuat atlet jadi korban. Mereka yang paling dirugikan kalau kita tidak bijak menyikapi masalah ini," pungkasnya. (maman suharman)
Editor : Ahmad Sayuti

