Klarifikasi Bantuan Beras Viral Rp60 Ribu per Kilo, Wamentan: Itu Typo

Menurut Wamentan tidak mungkin pemerintah menyalurkan bantuan hanya 1 kilogram beras karena standar distribusi bantuan pangan Kemantie adalah paket 5 kilogram.

Klarifikasi Bantuan Beras Viral Rp60 Ribu per Kilo, Wamentan: Itu Typo

INILAHKORAN.ID - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono akhirnya meluruskan informasi yang sempat menghebohkan media sosial terkait bantuan beras bagi korban banjir dan longsor di Sumatera yang disebut-sebut bernilai Rp60 ribu per kilogram.

Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di lingkungan Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu 9 Desember 2025 Sudaryono menegaskan bahwa angka Rp60 ribu itu bukan untuk 1 kilogram, melainkan untuk satu kemasan berisi 5 kilogram.

“Itu sempat ramai di sosmed, katanya satu kilo beras Rp60 ribu. Itu salah, typo. Bukan satu kilo, tapi satu pack, dan pack-nya 5 kilogram,” jelas Sudaryono.

Ia menegaskan tidak mungkin pemerintah menyalurkan bantuan hanya 1 kilogram beras karena standar distribusi bantuan pangan Kementan adalah paket 5 kilogram untuk setiap penerima manfaat.

“Harga Rp60 ribu itu untuk 5 kilogram. Jadi hitungannya per kilo tetap Rp12.500,” ujarnya.

Perhitungan Bantuan Tetap Sesuai Aturan

Sudaryono memastikan bahwa kesalahan hanya terjadi pada penulisan satuan dalam informasi awal yang beredar, bukan pada substansi anggaran atau mekanisme bantuan.

Dengan perhitungan tersebut, bantuan pangan tetap dibagikan sesuai ketentuan resmi dan tidak merugikan masyarakat terdampak bencana.

Ia menambahkan bahwa kemasan beras paling kecil di pasaran umumnya adalah 5 kilogram, sedangkan ukuran lebih kecil biasanya hanya tersedia dalam bentuk beras curah.

Kementan Minta Publik Tenang dan Tidak Salah Paham

Melalui klarifikasi ini, Kementerian Pertanian berharap masyarakat memahami skema bantuan secara utuh serta tidak terjebak kesalahpahaman akibat informasi yang tidak presisi.

Wamentan juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat transparansi dan komunikasi agar proses penanganan bencana di Sumatera dapat berjalan lancar, akurat, dan dipercaya publik.

“Kami ingin semuanya jelas. Tidak ada yang berubah dalam skema anggaran, hanya penulisan satuan saja yang keliru,” tegasnya.


Editor : Firda Rachmawati