Komisi III DPRD KBB Desak Pemkab Alokasikan Dana Rp30 Miliar untuk Pembebasan Tanah untuk TPA

INILAHKORAN, Ngamprah - Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendesak Pemkab Bandung Barat untuk mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan guna membuat TPA sampah khusus untuk wilayahnya.

Desakan DPRD KBB itu dilakukan mengingat kondisi TPA Sarimukti yang sudah over capacity dan tak mampu menampung lagi sampah kiriman se-Bandung Raya.

Tak cuma itu, kondisi tersebut juga kerap dimanfaatkan para pengusaha nakal untuk membuat TPS yang tak berizin demi untuk mempertebal saku pribadinya tanpa memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

"Komisi III sudah meminta anggaran kepada Pemkab Bandung Barat untuk segera membebaskan tanah dan membuat TPA sendiri," kata Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys saat ditemui, Selasa 7 Januari 2024.

Pither menjelaskan, hal itu dilakukan lantaran dalam satu hari sampah yang masuk ke TPA Sarimukti bisa mencapai 650 ton. Sedangkan, jumlah yang bisa diterima hanya 150-160 ton dan sekarang ditutup.

"Ironisnya kondisi itu dimanfaatkan para pengusaha untuk membuka bisnis TPS seperti yang dilakukan PT Tras Bumi Nusantara dan Koperasi Produsen Healthy Harvest Indonesia di Jalan Raya Lembang, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang," ungkap Pither.

"Sampah yang dibuang itu dari luar KBB dan Bandung Barat cuma jadi objek," sambungnya.

Lantaran hal itu, tegas Pither, pihaknya mendesak Pj Bupati Bandung Bandung Barat, Bapelitbangda, termasuk TAPD mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah agar KBB punya TPA sendiri.

"Saya meminta anggaran untuk pembebasan tanah itu sebesar Rp30 miliar, tapi di tahun 2025 ini mereka hanya memberikan Rp2,5 miliar," sebutnya.

Menurutnya, jumlah tersebut sangat kecil. Sehingga, dalam rapat dirinya meminta pemerintah harus hadir dan segera atasi persoalan sampah di Bandung Barat.

"Sampah itu merupakan salah satu persoalan yang urgen. Apalagi, KBB khususnya Lembang merupakan penyumbang PAD terbesar di sektor pariwisata. Jadi kita harus tegas," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Pither, dari sisi tata ruang keberadaan dua TPS di Kecamatan Lembang itu tidak memenuhi untuk digunakan sebagai TPS.

Namun, mereka berdalih melakukan proses pengolahan dan pemilihan dengan waktu singkat.

"Mereka beralasan membantu pemerintah dan hanya memilah mana sampah organik dan non organik," ucapnya.

"Dari sisi perizinan saja tidak memenuhi persyaratan dan hanya punya NIB yang notabene tinggal daftar melalui OSS aja," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak dua TPS yang berada di kawasan Jalan Raya Lembang, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) KBB, yakni PT Tras Bumi Nusantara dan Koperasi Produsen Healthy Harvest Indonesia.

Selain dikeluhkan masyarakat lantaran bau sampah basah yang menyegat, kedua TPS tersebut diduga belum mengantongi izin resmi dari Pemkab Bandung Barat.