Kota Bandung Perlu Sistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Komisi III DPRD Soroti Pelarangan Insinerator

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan teknologi pengelolaan sampah. Pernyataan itu, disampaikan terkait wacana pelarangan penggunaan insinerator di Kota Bandung.

Kota Bandung Perlu Sistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Komisi III DPRD Soroti Pelarangan Insinerator
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan teknologi pengelolaan sampah. Pernyataan itu, disampaikan terkait wacana pelarangan penggunaan insinerator di Kota Bandung./INILAHKORAN-Adam Husein

INILAHKORAN.ID - Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan teknologi pengelolaan sampah. Pernyataan itu, disampaikan terkait wacana pelarangan penggunaan insinerator di Kota Bandung.

“Kami bukan anti-teknologi, tapi semua metode pengelolaan sampah harus memenuhi standar lingkungan, kesehatan dan regulasi. Jangan sampai solusi cepat justru menimbulkan masalah baru,” kata Andri Rusmana, Rabu 22 Januari 2026.

Ia menekankan, solusi pengelolaan sampah di Kota Bandung harus berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian sehingga tidak terus bergantung pada daerah lain. Ia mendorong, pemerintah kota segera menyusun roadmap pengelolaan sampah yang komprehensif.

“Roadmap ini meliputi penguatan pemilahan sampah di rumah tangga, optimalisasi TPS3R dan bank sampah, pengembangan fasilitas pengelolaan lokal berbasis wilayah, edukasi publik secara masif dan transparansi anggaran serta kinerja sektor persampahan,” ucapnya.

Andri menjelaskan, langkah pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari hulu yakni rumah tangga. Setiap warga diharapkan memilah sampah menjadi organik, anorganik dan residu. "Pemerintah dapat memberikan insentif bagi warga yang aktif memilah, seperti diskon iuran atau poin bank sampah sekaligus menerapkan sanksi progresif bagi yang tidak melaksanakan pemilahan," ujar dia.

Selain itu, TPS 3R berbasis kewilayahan dinilai penting untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi residu yang dikirim ke TPA hingga 40-60 persen. Bank sampah juga perlu direvitalisasi agar terintegrasi secara digital, terhubung dengan UMKM dan program CSR perusahaan sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Pengelolaan organik skala komunitas juga bisa dilakukan, misalnya melalui komposter RW, budidaya maggot BSF dan urban farming berbasis kompos,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan teknologi pengelolaan sampah harus selektif, aman dan sudah lolos uji amdal. Edukasi publik juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Edukasi tidak cukup melalui sosialisasi, tetapi harus masuk ke kurikulum sekolah dan komunitas keagamaan agar mindset pengelolaan sampah terbentuk sejak dini.

“Krisis sampah harus menjadi momentum untuk berbenah. Publik harus mengetahui ke mana sampah dikirim, biaya yang dikeluarkan dan dampak lingkungannya. Dengan begitu, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab,” tandas dia.

Dengan strategi tersebut, Andri berharap Kota Bandung mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri, berkelanjutan.dan ramah lingkungan tanpa mengandalkan teknologi instan seperti insinerator.***


Editor : JakaPermana