KPK Bongkar Dugaan Modus Jual Tanah Negara untuk Proyek Kereta Cepat Whoosh

INILAHKORAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan mengejutkan dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Lembaga antirasuah menduga ada praktik tidak wajar berupa penjualan kembali tanah milik negara kepada negara sendiri dalam pengadaan lahan proyek strategis nasional tersebut.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya oknum yang memanfaatkan status tanah negara untuk mencari keuntungan pribadi.

“Ada oknum-oknum yang seharusnya tahu bahwa tanah itu milik negara, tapi justru dijual lagi ke negara melalui proyek ini,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11).

Lebih lanjut, Asep menuturkan bahwa sebagian lahan yang digunakan dalam proyek kereta cepat tersebut tidak dijual dengan harga wajar, bahkan dinaikkan di atas harga pasar. Padahal, karena proyek ini milik pemerintah, negara seharusnya tidak perlu membayar untuk penggunaan lahan miliknya sendiri.

“Kalau pun itu kawasan hutan, semestinya bisa dikonversi dengan lahan lain, bukan malah dibayar dengan nilai tinggi,” tegasnya.

KPK kini tengah memeriksa seluruh proses pengadaan lahan proyek Whoosh, terutama yang diduga melibatkan mark up dan transaksi tidak sah.

“Kalau pembayarannya wajar, tentu tidak kami persoalkan. Tapi jika tidak wajar, apalagi tanahnya tanah negara yang dijual kembali, ini jelas ada pelanggaran dan harus kami kembalikan uangnya ke kas negara,” kata Asep.

Isu dugaan korupsi di proyek kereta cepat Whoosh ini sebelumnya mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan adanya lonjakan biaya pembangunan yang tidak masuk akal. Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS.

“Naik tiga kali lipat. Siapa yang menaikkan dan uangnya ke mana? Itu harus diselidiki,” ujar Mahfud.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, KPK meminta Mahfud membuat laporan resmi dan menyatakan penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah dimulai sejak awal 2025.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek infrastruktur besar yang menggunakan dana triliunan rupiah serta melibatkan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).