Kritik Program Satu Miliar Satu Desa, Begini Kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengkritisi program bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu milyar satu desa atau sami sade
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor-Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memberikan masukan atau mengkritisi program bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Sami Sade).
Hal itu karena rendahnya laporan pertanggung jawaban keuangan dari pemerintah desa, lambatnya pencairan anggaran Sami Sade dan banyaknya kendala teknis.
"Kami mendukung program Sami-Sade Bupati Bogor Ade Yasin, dan untuk memaksimalkan pembangunan insfrastruktur desa, maka kami memberikan masukan atau kritikan agar laporan pertanggung jawaban pemerintah desa dan pencairan anggarannya bisa tepat waktu," kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Senin, (18/04/2022).
Baca Juga: Lirik Laguâ Seperti Mereka – Gya
Rudy Susmanto menambahkan fungsi pengawasan atau kontrol dari pemerintah kecamatan dan para pendamping desa harus dimaksimalkan, mereka diharapkan membantu kinerja pemerintah desa.
"Pemerintah kecamatan dan para pendamping desa harus pro aktif melakukan pengawasan, kontroling dan lainnya demi membantu kinerja pemerintah desa. Kami juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan lainnya mencari solusi dari permasalahan teknis yang ada," tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) tersebut.
Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bogor lainnya Nurodin berharap ada sanksi tegas bagi pemerintah desa yang tidak menyelesaikan laporan pertanggung jawaban keuangannya.
"Bagi pemerintah desa yang tidak menyelesaikan laporan pertanggung jawaban keuangannya, harus ditunda anggaran Sami Sade di Tahun 2022 ini. Selanjutnya, Pemkab Bogor bisa merefocusing anggaran tersebut di rencana anggaran pendapatan belanja daerah-perubahan (RAPBD-P) untuk dialihkan ke kepentingan atau masyarakat lainnya," papar Nurodin.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menuturkan dari 413 desa yang mendapatkan anggaran Sami Sade, baru 140 pemerintah desa yang sudah melaporkan pertanggung jawaban keuangannya.
"Pemerintah desa yang sudah melaporkan pertanggung jawaban keuangannya terus bertambah, dari awalnya 30an, 47 hingga kini sudah mencapai 140. Kami bersama DPMD, Inspektorat dan lainnya sedang 'mengejar' agar laporan pertanggung jawaban keuangan seluruh pemerintah desa bisa segera selesai," tutur Teuku Mulya. (Reza Zurifwan)***
Editor : inilahkoran
