KUA-PPAS Disepakati, DPRD Prioritaskan Infrastruktur, Lingkungan dan Kesehatan

INILAHKORAN.ID – Arah pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2027 mulai ditetapkan. DPRD Kabupaten Cirebon bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu 19 Agustus 2026. KUA-PPAS 2027 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2027.

Dalam kesepakatan tersebut, proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengalami penyesuaian. Kebijakan anggaran diarahkan untuk menopang pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperluas pemerataan pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan, mengatakan KUA-PPAS 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur serta pengembangan ekosistem hilirisasi potensi sektor unggulan daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan.

“KUA-PPAS ini memuat gambaran kerangka ekonomi makro daerah tahun 2027 serta asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027,” ujar Sofwan yang akrab disapa Opang.

Ia menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 meningkat dari sekitar Rp4,247 triliun menjadi Rp4,259 triliun. Sementara itu, proyeksi belanja daerah juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya sekitar Rp4,344 triliun menjadi Rp4,366 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 tetap menempatkan sejumlah sektor dasar sebagai prioritas.

Infrastruktur, lingkungan dan kesehatan menjadi sektor yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan.

“Kita tetap memprioritaskan infrastruktur, lingkungan dan kesehatan. Ini sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Sophi.

Selain itu, DPRD juga mendorong dukungan anggaran bagi dua rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Cirebon, yakni RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun.

Menurut Sophi, dukungan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kedua rumah sakit tersebut. DPRD juga berharap terdapat kelonggaran persyaratan agar RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun dapat mengakses bantuan untuk pengembangan pelayanan.

“Kita berharap ada kelonggaran persyaratan sehingga RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun bisa mendapatkan bantuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut kemudian ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH bersama tiga Wakil Ketua DPRD, yakni R Hasan Basori SE MSi, Nana Kencanawati dan Teguh Rusiana Merdeka SH, serta Bupati Cirebon Drs H Imron MAg.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS tersebut, pembahasan anggaran Kabupaten Cirebon tahun 2027 selanjutnya menjadi pijakan dalam penyusunan APBD dengan fokus pada penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian daerah. (Adv)