Jalan Rusak Masih Banyak, DPUTR Kabupaten Cirebon Butuh Rp900 Miliar

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melakukan penanganan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat. 

Hingga triwulan kedua 2026, rekonstruksi jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon telah mencapai 26,95 kilometer.

Selain rekonstruksi, DPUTR juga melaksanakan pemeliharaan jalan berkala sepanjang 18,91 kilometer dan pemeliharaan rutin mencapai 386,46 kilometer.

Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto, mengatakan penanganan jalan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Penanganan jalan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Sunanto, Senin (17/8/2026).

Berdasarkan data kondisi kemantapan jalan 2025, jalan Kabupaten Cirebon dalam kondisi baik mencapai 920,54 kilometer. Sementara jalan dalam kondisi sedang sepanjang 133,48 kilometer, rusak ringan 65,59 kilometer, dan rusak berat mencapai 120,69 kilometer.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ratusan kilometer jalan yang membutuhkan penanganan agar tingkat kemantapan infrastruktur Kabupaten Cirebon semakin meningkat.

“Masih terdapat ratusan kilometer jalan yang membutuhkan penanganan untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur Kabupaten Cirebon.” aku Sunanto.

Sunanto mengaku, penyelesaian seluruh persoalan infrastruktur jalan membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar.
Untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon, dibutuhkan anggaran sekitar Rp900 miliar.

Menurut Sunanto, anggaran tersebut diperlukan untuk menangani ruas jalan yang mengalami kerusakan melalui rekonstruksi, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan secara berkelanjutan.

“Anggaran tersebut diperlukan untuk rekonstruksi, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Pemkab Cirebon berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur secara bertahap.  Namun tetap mempertimbangkan skala prioritas. Penanganan terutama diarahkan pada ruas jalan yang memiliki peran strategis terhadap mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik.

“Penanganan akan diprioritaskan pada ruas jalan yang strategis bagi mobilitas, ekonomi, dan pelayanan publik,” pungkas Sunanto.