Kunjungi MPP Kabupaten Cirebon, Menteri PANRB Tegur Keras Ketua Pengadilan

INILAHKORAN, CIrebon - Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegur keras Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cirebon, Achmad Ukayat. Teguran dilayangkan saat Abdullah Azwar Anas meninjau perkembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon digedung DPMPTSP setempat, Senin 4 Februari 2024.

Hal tersebut bermula, ketika menteri PANRB berkeliling kesetiap meja outlet perizinan masing-masing SKPD termasuk perwakilan pengurusan SIM. Saat mendatangi meja outlet PN Kabupaten Cirebon, ternyata tidak ada satupun petugas yang berjaga. Saat itulah, Menteri PANRB menanyakan keberadaan ketua PN. Namun, ditunggu beberapa saat, yang bersangkutan sama sekali tidak muncul.

"Ini kenapa kosong. Mana pegawainya, terus mana ketua PNnya, coba cari," kata Abdullah Azwar Anas.

Diduga kecewa karena ketua PN tidak juga datang, menteri PANRB memerintahkan staff nya untuk mengambil foto, outlet PN Sumber yang kosong tadi. Namun saat melanjutkan keliling ke outlet lainnya, tiba-tiba Ahmad Ukayat muncul dan langsung mendatangi Menteri Abdullah Azwar Anas. Entah apa yang dibicarakan, namun raut kekecewaan tidak bisa disembunyikan menteri PANRB.

"Kalau tidak ada orang, ya sudah tutup saja outletnya, terus copot tuh tulisan PN Cirebonnya. Fotonya sudah saya pegang, nanti saya kirim ke pusat," ancam Menteri PAN RB.

Usai melakukan meninjau seluruh outlet dilokasi MPP, kepada wartawan menteri PANRB menilai, pelayanan MPP Kabupaten Cirebon sampai saat ini masih belum optimal. Ini terlihat dari tingkat kunjungan masyarakat yang masih sangat rendah. Kemungkinannya, pertama masyarakat sudah digitalisasi atau mungkin malah tidak tersosialisasi atau tidak terintegrasi pelayanannya.

"Tolong ya buat bupati cirebon, pelayanan MPP segera di evaluasi. Wong saya tanya tadi, dalam sehari pengunjung hanya tiga sampai lima belas pengunjung. Di Kabupaten Banyuwangi itu, sehari bisa tembus lebih dari seribu pengunjung. Disini malah sepi," ungkapnya.

Untuk itu, saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian terkait masalah pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon. Seharusnya, masyarakat yang datang ke MPP untuk mengurus izin apapun, dalam sehari harusnya bisa selesai. Sementara pemerintah memberikan warning, bagaimana caranya saat ini birokrasi itu tidak berbelit belit.

"Masalah ini juga tolong dievaluasi lagi oleh pak bupati. Apakah birokrasi disini masih berbelit. Pokoknya yang ngurus izin disini tidak ada urusan lain lagi. Mereka datang dan selesai semua urusan," pintanya.

Hal lain yang menjadi sorotan Menteri PANRB adalah, masalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Cirebon yang benar-benar belum maksimal. Justru harusnya, Bupati segera memerintahkan semua ASN di Kabupaten Cirebon, memakai IKD. Pasalnya, dizaman digitalisasi saat ini, IKD sangat penting untuk kelancaran semua data.

"Presiden ini sedang mendorong digitalisasi birokrasi. Saat ini kita melarang aplikasi baru, karena tiga bulan ke depan presiden memerintahkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga, seluruh aplikasi harus menjadi satu portal layanan. Jadi cukup masuk dalam satu pintu saja," ucapnya.

Sementara itu, ditanya masalah IKD, Kadisduk Capil Kabupaten Cirebon, Iman Supriadi mengaku ,kesulitan melakukan sosialisasi IKD kepada masyarakat kabupaten Cirebon. Alasannya, karena masyarakat di Kabupaten Cirebon masih banyak warga miskin. Namun untuk ASN di Pemkab Cirebon sendiri, dirinya menjamin, 100 persen sudah memiliki IKD.

"Kita kesulitan melakukan sosialisasi ke masyarakat bawah. Tapi atas arahan Menteri PANRB, akan berupaya semaksimall mungkin. Jangankan IKD, fisik KTP saja kita masih banyak yang kurang," tukasnya. (maman suharman)