Kurs Dolar Tembus Rp18.000, Volume Perbaikan Jalan KBB Terpaksa Dikurangi

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kini mencapai Rp18.000 membuat volume perbaikan jalan di KBB dikurangi

Kurs Dolar Tembus Rp18.000, Volume Perbaikan Jalan KBB Terpaksa Dikurangi
Forkopimda KBB saat mengecek jalan yang dibeton beberap waktu lalu. Naiknya nilai tukar dolar Amerika terhadao rupih membuat pemerintah mengurangi volume perbaikan infrstruktur jalan. Foto dokumen Inilahkoran

INILAHKORAN.ID - Penguatan nilai tukar dolar Amerika yang menembus angka Rp18.000 memberikan dampak nyata dan membebani pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun anggaran 2026. 

Lonjakan kurs ini memicu kenaikan harga material strategis seperti aspal dan beton secara signifikan, sehingga memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian volume pekerjaan. 

Imbasnya, rencana perbaikan jalan yang semula telah disusun matang harus dikurangi jangkauannya yang secara langsung mengurangi manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta menekan perputaran usaha bagi penyedia jasa konstruksi lokal.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KBB, Aan Sopian menjelaskan, kenaikan harga tersebut dikonfirmasi melalui hasil koordinasi dengan Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia serta perusahaan pengolahan beton. 

"Alokasi anggaran untuk perbaikan jalan pada tahun ini telah dinaikkan drastis menjadi Rp102 miliar dari sebelumnya hanya Rp60 miliar di tahun 2025, dana tersebut tetap tidak cukup untuk mengimbangi lonjakan biaya bahan baku," kata Aan, Selasa (30/6/2026).

Lantaran penambahan anggaran di tengah tahun berjalan tidak dimungkinkan, satu-satunya jalan adalah memangkas panjang jalan yang dapat dikerjakan.

“Misalnya, anggaran yang semula cukup untuk memperbaiki jalan sepanjang 2 kilometer kini hanya mampu mengerjakan sekitar 1,2 kilometer," ujarnya. 

Aan tak memungkiri, kondisi tersebut semakin berat karena saat ini seluruh pembiayaan infrastruktur sepenuhnya bersumber dari APBD, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.

"Di tahun 2024 misalnya, dukungan pusat mencapai Rp60 miliar, sedangkan pada 2023 sebesar Rp28 miliar," ujarnya.

Dijelaskan Aan, hilangnya sumber pendampingan ini membuat beban keuangan daerah menjadi lebih berat dan sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi makro seperti fluktuasi mata uang.

"Dampak penyesuaian ini dirasakan langsung oleh warga yang menantikan perbaikan jalan rusak serta pengusaha konstruksi yang mengharapkan volume pekerjaan lebih besar," jelasnya.

Dikatakan Aan, target awal yang semula direncanakan mencapai 42 kilometer melalui sistem e-katalog dan sekitar 7,2 kilometer melalui penunjukan langsung kini harus dikaji ulang. 

Salah satu ruas prioritas yang tetap diupayakan tuntas adalah jalur Gununghalu–Datarpuspa sepanjang 1,4 kilometer, yang akan menggunakan metode beton maupun aspal disesuaikan kondisi lapangan, namun untuk ruas lainnya jangkauannya dipastikan lebih sempit dari rencana awal.

"Pengurangan volume ini menjadi sinyal nyata ketidakstabilan ekonomi global dan keterbatasan pendanaan pusat saat ini memaksa laju perbaikan jalan melambat, yang berpotensi menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi lokal," pungkasnya. 


Editor : Ahmad Sayuti