LAKSI: Pernyataan Desmon Minta Kapolda Jabar Dicopot Giring Opini Publik

INILAH, Bandung - Pendapat Desmon J Mahesa politisi Gerindra yang dialamatkan kepada Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufriadi dalam membantu Pemkot Bandung untuk pengamanan pembebasan lahan di Tamansari, beberapa waktu kemarin dianggap salah alamat. Pernyataan tersebut juga dinilai penggiringan opini masyarakat.

Demikian disampaikan, Asmi Hidzaqi dari Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) dalam keterangan persnya, Selasa (17/12/2019).

Menurutnya, isu pelaksanaan tugas polisi membantu pengamanan pengosongan lahan milik Pemkot Bandung mendapat perlawanan warga penggiringan opini semata. Pasalnya, jelas sekali tugas polisi hanya membantu Pemkot Bandung dalam melakukan tugas eksekusi pembebasan lahan dan menjaga aset sesuai dengan permintaan Pemkot Bandung.

"Selain itu Pemkot Bandung juga sudah memenangkan gugatan yang dilayangkan warga sebelumnya di Mahkamah Agung. Putusan itu sudah inkrah sehingga SK Kepala DPKP3 Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang jadi dasar penggusuran sah secara hukum," ucap Asmi.

Asmi mengungkapkan, sosialisasi hingga mediasi terkait proyek Rumah Deret sudah dilakukan Pemkot Bandung kepada warga RW 11, Kelurahan Tamansari sejak lama. Sejak 2010 mereka sudah tidak ditarik sewa karena Pemkot Bandung sudah menyatakan (lahan) akan dipakai.

Adanya komentar bernada miring dari politisi Desmon yang dialamatkan ke Kapolda Jabar, menurutnya merupakan kesalahan besar dan tuduhan yang tidak berdasar, karena polisi yang bertugas di lapangan tidak melanggar HAM.

"Tuntutan agar Kapolda Jabar di ganti karena tidak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan merupakan tuduhan yang keliru, justru polisi sudah sangat hati-hati dalam menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan, polisi juga menahan kesabaran untuk tidak terprovokasi emosinya ketika di lempari oleh para penolak eksekusi," tegas Asmi.

Asmi menilai permintaan agar Kapolda di evaluasi adalah pendapat pribadi yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Sebab adanya kericuhan di lapangan terjadi lebih disebabkan adanya penyerangan dari pihak warga yang menghalangi dilakukan pembongkaran, sehingga terjadilah kericuhan.

"Penggiringan opini yang di lakukan untuk menyudutkan polisi dalam pengamanan pengosongan lahan merupakan pemutarbalikan fakta apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena kericuhan muncul akibat dari penyerangan dari oknum warga dan pihak luar yang menginginkan pembatalan eksekusi lahan di taman sari," pungkas Asmi. (Ridwan Abdul Malik)