Lantik 118 Pejabat dan Tunjuk 112 Kepala Sekolah, Jeje: 200 Formasi yang Kosong

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat secara resmi telah melantik dan mengambil sumpah 118 pejabat, sekaligus menyerahkan surat keputusan penugasan bagi 112 guru untuk menjabat sebagai kepala sekolah. 

Rangkaian acara berlangsung di Ballroom Balai Gempungan Lantai 4, Kompleks Perkantoran Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis (30/7/2026). 

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memimpin langsung pelantikan yang mencakup 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 56 Pejabat Administrator, serta 60 Pejabat Fungsional yang terdiri dari 25 tenaga kesehatan, 2 guru, dan 33 tenaga teknis. 

Ia mengklaim, seluruh proses pengangkatan telah dilaksanakan sepenuhnya mengikuti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Di sektor pendidikan, penugasan 112 guru sebagai kepala sekolah dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 guna mempercepat pemenuhan kebutuhan kepemimpinan di satuan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," kata Jeje.

Kendati demikian, Jeje mengakui masih terdapat sekitar 200 formasi kepala sekolah yang belum terisi. Namun, pihaknya  bakal melaksanakan pengisian secara bertahap.

"Hanya kepada calon yang benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, tahapan pengisian 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan 53 Jabatan Pengawas juga bakal segera dimulai. Ia menjelaskan, penataan ini ditujukan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni.

"Dengan begitu, fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan berjalan semakin efektif demi pelayanan publik yang lebih baik," tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi mendorong pemerintah daerah agar segera melanjutkan proses pengisian jabatan yang hingga kini masih kosong, khususnya jabatan Eselon IV (Jabatan Pengawas), sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

"Komisi I mendorong agar pengisian jabatan Eselon IV yang masih kosong segera diselesaikan. Dengan struktur organisasi yang lengkap, roda pemerintahan akan berjalan lebih cepat, koordinasi semakin efektif, dan manfaatnya akan lebih nyata dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat," tegas Sandi.