Lantik DPD APDESI Jabar, Gubernur Dedi Mulyadi Rencanakan APBD 2026-2027 Bangun Desa

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak ingin lagi, dana desa yang sedang berjalan sekarang dipergunakan seperti biasa.

Dana desa yang dikucurkan mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, masih seputar pembangunan infrastruktur seperti jalan. Sementara nilainya belum mumpuni untuk menghasilkan infrastruktur yang baik.

Maka dari itu kelak kata dia, perencanaan APBD 2026-2027 Pemprov Jabar bersama kabupaten/kota, akan berfokus pada pembangunan desa dengan skema lain, yang dimulai dari tingkat RW.

"Bangun secara paripurna, sanitasi lingkungannya, rumah rakyat miskinnya, jalannya yang berkualitas. Gak bisa polanya sekarang, duit Rp100 juta dibagi Rp25 (juta) ewang ku RT, kemudian dipasangkan jadi jalan lingkungan, aduk-aduk-aduk tempelkan tahun hareup coplok deui. Dibikin ketahanan pangan," ujar Dedi dalam sambutannya pada pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 15 Mei 2025.

Selain itu, pihaknya juga ingin Kementerian Desa supaya dana desa yang disalurkan menggunakan e-budgeting.

"Kenapa? Kalau e-budgeting, maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya, tunai. Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, kemana pun transfer," ucapnya.

Imbasnya pun dinilainya positif bagi pemerintah desa, karena tidak perlu khawatir lagi didatangi oknum. Sebab sudah ada pencatatan yang terdata dalam sistem.

"Anda nggak akan capek lagi ketika didatangin orang. Cukup liat tinta, bukti transfer na pasang di depan kantor desanya. Ini belanja sekian, ini transfer sekian, kesekian penerimanya. Ini nomor rekeningnya selesai," ucapnya.

"Pemeriksaannya juga bisa jarak jauh. Gak usah didatangin. Nanti pemeriksaan fisik bisa Google, kan seperti itu. Ini cara untuk apa? Agar desa tenang, tapi di balik itu juga kepala desa harus mendapat perhatian," imbuhnya.

Selain itu, Gubernur Dedi juga berencana agar pemilihan kepala desa tidak lagi konvensional. Melainkan melalui e-voting, untuk menekan biaya.

"Nanti sebentar lagi, kita coba Jawa Barat pemilihan kepala desa dengan e-voting. Kita coba," kata dia. (Yuliantono)