Lima Tahun Lagi, BKPSDM Prediksi Bakal Terjadi Kekurangan PNS di Lingkungan Pemda KBB

INILAHKORAN, Ngamprah - Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat sekitar 400 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat setiap tahunnya.

Kendati demikian, jumlah tersebut tidak diimbangi dengan adanya pengangkatan PNS baru di lingkungan Pemda KBB.

"Jumlah PNS di KBB yang pensiun setiap tahunnya itu rata-rata 400-an. Namun, rekrutmen PNS baru jumlahnya sangat sedikit, contohnya pada 2024 hanya mendapat kuota 27 formasi," kata Kepala BKPSDM KBB Rega Wiguna di Ngamprah, Rabu 11 Juni 2025.

"Dari 27 formasi itu untuk 7 organisasi perangkat daerah (OPD) dan terbanyak di Satpol PP dengan jumlah 13 formasi," sambungnya

Pihaknya memprediksi, tingginya angka kekurangan PNS karena pensiun di KBB bakal terjadi pada 2030. Kecuali setiap tahun, kuota PNS KBB sebanding dengan PNS pensiun.

Saat ini, sambung Rega, terdapat 5.234 PNS di Pemkab Bandung Barat dan 3.352 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga totalnya 8.595 aparatur sipil negara (ASN).

"Idealnya Pemkab Bandung Barat membutuhkan sekitar 12 ribu ASN. Paling kurang memang PNS, selain kuota formasi baru yang sedikit, juga tambahan praja IPDN paling 1-2 orang per tahun," ujarnya.

Sementara itu, pada tahun 2025 ada tiga pejabat eselon 2 yang pensiun. Mei lalu, Avira Nur Fashihah yang menjabat Asisten Administrasi pensiun, kemudian pada Juli 2025 Asep Wahyu yang kini menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan memasuki pensiun.

Terakhir, Suryaman yang sekarang menduduki posisi Staf Ahli akan memasuki pensiun pada September 2025.

Tak cuma itu, di posisi camat juga terjadi kekosongan jabatan karena pejabatnya memasuki usia pensiun. Data dari BKPSDM KBB, jabatan camat Sindangkerta dan Cipongkor saat ini sudah kosong.

"Pada Juli nanti, Camat Cisarua akan memasuki masa pensiun. Giliran Camat Batujajar pada Agustus 2025 yang pensiun," ujarnya.

"Untuk sementara jabatan kosong dipegang pelaksana tugas. Dengan demikian tidak terjadi kekosongan jabatan," sebutnya.