Logis Jika Polri Larang Demo Saat Pelantikan

Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute Bambang Saputra mendukung Polri dalam menjaga kondusifitas dan kestabilan keamanan ibukota saat pelantikan Presiden dan wakil presiden.

INILAH, Jakarta - Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute Bambang Saputra mendukung Polri dalam menjaga kondusifitas dan kestabilan keamanan ibukota saat pelantikan Presiden dan wakil presiden.

"Saya sangat menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Polri khususnya Polda Metro Jaya yang telah mengambil langkah cepat dan tepat yaitu mengeluarkan diskresi tidak memberi izin aksi demonstrasi menjelang pelantikan presiden-wakil presiden, Joko Widodo - KH Maruf Amin periode 2019-2024," tegas Bambang yang juga pengamat politik hukum tersebut, kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Tindakan diskresi itu hanya bersifat sementara, terhitung sejak Selasa 15 Oktober hingga hari pelantikan pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang. Bambang menghargai adanya aksi demo yang digelar mahasiswa, karena itu merupakan ciri negara demokrasi dan dibolehkan oleh hukum.

"Atas dasar itu maka sangat logis dan realistis bila Polri mengambil tindakan yang sangat strategis mengeluarkan diskresi dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004," tegasnya.

Dalam negara demokrasi juga harus menjunjung tinggi moralitas yang merupakan jati diri anak bangsa. Baik sebagai pendemo ataupun yang didemo, sebaiknya bersama-sama lebih mengedepankan moralitas sebagai ciri negara Indonesia yang bermartabat di mata dunia. Apapun alasannya menjaga moralitas bangsa adalah jauh lebih penting dari segalanya.

"Apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang nekat menggelar aksi demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 sekarang ini, maka saya mendukung Polri sepenuhnya untuk tidak segan-segan bertindak tegas kepada penumpang gelap yang ingin membuat suasa ibukota tidak kondusif dan anarkis," ungkapnya.

Apapun alasannya stabilitas keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa di berbagai sektor itu jauh lebih penting dari segalanya. Perlu direnungi bahwa kenyataan membuktikan segala bentuk sikap protes terhadap eksistensi RUU KPK yang baru saja disahkan itu, sudah banyak memakan korban termasuk nyawa.

"Jadi apabila ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penggalangan massa untuk berdemostrasi secara tidak intelek sejatinya merugikan kita semua sebagai bangsa," pungkas cendikiawan muda tersebut. [rok]


Editor : Bsafaat