Longsor Cisarua Jadi Alarm Risiko Bencana di Jabar

INILAHKORAN.ID - Secara kasat mata, longsor Cisarua disebabkan aktivitas pemanfaatan yang sangat berbahaya ketika terjadi curah hujan tinggi.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rasio Ridho Sani mengatakan, kejadian longsor Cisarua menjadi pembelajaran penting karena risiko serupa dapat terjadi di wilayah lain dengan karakteristik lingkungan yang sama. 

Ia menuturkan, tingginya curah hujan dapat memperbesar potensi bencana longsor Cisarua dan meningkatkan jumlah korban.

“Kejadian longsor Cisarua ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jumlah korbannya cukup besar. Jika curah hujan mencapai sekitar 200 milimeter, maka risikonya akan jauh lebih tinggi dan dapat menimbulkan dampak serta korban yang lebih besar,” kata Rasio, Kamis 29 Januari 2026.

Kejadian longsor dengan dampak besar sebelumnya juga pernah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memiliki curah hujan ekstrem. Kondisi serupa tidak mustahil terjadi di wilayah Jabar, jika tidak dilakukan upaya mitigasi yang serius.

Sebagai langkah penanganan, KLH telah menyiapkan tim lengkap yang melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB). Keterlibatan akademisi, dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang diambil berbasis ilmiah.

“Penanganan lingkungan hidup harus berbasiskan kebijakan ilmiah atau scientific based policy. Kami selalu menggunakan ahli dalam setiap pengambilan keputusan,” ujar dia.

Ia menjelaskan, kajian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait penyebab dan dampak longsor. Hasil kajian tersebut, akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Termasuk perubahan tata ruang, dan penguatan pengawasan di kawasan rawan bencana.

“Hasil yang kami lihat, menunjukkan adanya perubahan tata ruang dan lemahnya penegakan hukum. Tidak hanya di lokasi ini, tetapi juga di lokasi-lokasi lain yang berisiko tinggi,” jelasnya.

KLH juga, dikemukakan ia akan melakukan kajian lingkungan secara cepat atau environmental rapid assessment untuk mengidentifikasi dampak dan faktor penyebab kejadian. Selain itu, pemerintah akan merevisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan melakukan perubahan tata aturan yang diperlukan.

“Kami akan melakukan revisi KLHS, kemudian perubahan tata aturan dan upaya pemulihan lingkungan di lokasi terdampak agar kejadian seperti ini tidak terulang ke depan,” ujarnya.

Ia berharap, dengan langkah-langkah tersebut dampak bencana hidrometeorologis di masa mendatang dapat ditekan secara signifikan. Namun, Rasio mengakui curah hujan merupakan faktor alam yang sulit dikendalikan.

“Kalau masalah curah hujan memang sulit kita atasi,” tuturnya.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat teknologi modifikasi cuaca yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana seperti yang pernah diterapkan di Jakarta dengan menjatuhkan hujan di wilayah lain yang lebih aman seperti di laut.

Namun, metode tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar dan sebelumnya lebih banyak digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan khususnya untuk pembasahan lahan gambut.

“Dalam konteks banjir, hujan diarahkan ke tempat lain yang lebih aman. Namun fokus kami saat ini, adalah langkah-langkah penataan lingkungan dan tata ruang yang telah saya sampaikan,” tandasnya.