Lulusan SMK Terancam Tak Terserap Industri, DPRD Jabar Soroti Kesenjangan Kompetensi

INILAHKORAN.ID - Kesenjangan keterampilan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan industri, menjadi pekerjaan rumah dalam pengembangan pendidikan vokasi di Jabar. 

Perubahan teknologi yang kian cepat, mulai dari kecerdasan buatan (AI) hingga kendaraan listrik, menuntut pembaruan sistem pembelajaran agar lulusan tidak tertinggal dari dunia kerja.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui perubahan kurikulum. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan peralatan praktik yang relevan, serta meningkatkan kompetensi guru agar proses pembelajaran sejalan dengan perkembangan industri.

“Jangan sampai muncul lagi anggapan, bahwa SMK menjadi penyumbang pengangguran. Persoalannya bukan pada SMK sebagai penyumbang pengangguran, melainkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan yang dimiliki lulusan,” ujar Siti, Senin (12/10/2026).

Menurut Siti, pembaruan kurikulum SMK harus dilakukan secara berkala, bahkan setiap tahun jika perubahan kebutuhan industri mengharuskannya. Pola pembelajaran yang terlalu lama dipertahankan, berisiko membuat keterampilan siswa tidak lagi sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

“Kalau kebutuhannya setahun sekali, setahun sekali harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan dengan pola belajar yang lama,” ucapnya.

Dia mencontohkan, bidang otomotif yang kini menghadapi pergeseran dari kendaraan berbahan bakar bensin menuju kendaraan listrik. Perubahan tersebut harus diikuti penyesuaian materi dan fasilitas praktik, agar siswa tidak hanya menguasai teknologi konvensional.

“Sekarang, kendaraan roda dua maupun roda empat di bidang otomotif sudah mulai beralih ke teknologi listrik. Jadi, apakah pembelajaran masih relevan jika hanya berfokus pada kendaraan berbahan bakar bensin? Di negara-negara maju, kendaraan listrik berbasis baterai sudah semakin banyak digunakan. Bahkan, beberapa taksi sudah menggunakan teknologi robotik, dan proses produksinya pun memanfaatkan teknologi yang sangat canggih," katanya.

Siti mengatakan, sejumlah SMK Maung juga mengeluhkan kebutuhan pembaruan sarana praktik. Peralatan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi dikhawatirkan menghambat siswa dalam menguasai keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.

“Keluhan ini juga disampaikan beberapa SMK Maung. Mereka berharap ada pembaruan dan peningkatan kualitas sarana praktik, agar kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya, mesin yang digunakan untuk praktik harus diperbarui. Jangan sampai siswa hanya belajar dari buku, sementara teknologi di industri sudah berkembang pesat," ungkapnya.

Sebab itu, dia meminta Pemprov Jabar memberi perhatian serius terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan vokasi. Dukungan fasilitas dinilai menjadi bagian penting, untuk menjembatani kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

“Dan tentu saja ini harus beradaptasi, gitu. Siapa yang bisa beradaptasi ya dia masih hidup. Artinya ini harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam menyediakan sarana prasarana untuk teman-teman SMK," ujarnya.

Selain fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pengajar juga dinilai mendesak. Guru perlu terus memperbarui kompetensinya, termasuk memahami pemanfaatan AI dalam pembelajaran, sehingga mampu menyiapkan siswa menghadapi perubahan teknologi.

“Nah ini perlu cepat-cepat beradaptasi, dalam peningkatan kompetensi guru juga," katanya.

Siti menegaskan, penyelarasan pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja tidak bisa hanya mengandalkan kementerian yang membidangi pendidikan. Koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, serta kementerian terkait sektor industri diperlukan, agar arah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Nah, tentu saja yang paling bertanggung jawab itu adalah kementerian. Saya pikir, kalau kita berbicara tentang anak-anak SMK, tidak hanya kita bisa berbicara tentang menteri pendidikan, tapi bekerja sama dengan Kemnaker," ucapnya.

Dia berharap, pembaruan kurikulum yang diikuti peningkatan fasilitas dan kompetensi guru dapat memperkecil kesenjangan keterampilan lulusan SMK. Sehingga, sekolah vokasi tidak sekadar menghasilkan lulusan, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan mampu mengikuti perkembangan industri.